18 November 2014

Gus Dur: Toleransi Kok Kayak Anak TK!

Abdurahman Wahid Presiden keempat Republik Indonesia menggantikkan Baharudin Jusuf Habibi, konsen soal toleransi di Nusantara, menurut Gus Dur, tidak penting apapun agama atau suku mu, kalau kamu bisa berbuat melakukan sesuatu yang lebih baik untuk semua orang, maka orang tak pernah menanyakan apa agama dan suku mu.


ABDURAHMAN Wahid Termangu, pandangannya nanar ke arah Balai Kota, Ia hanya bisa diam seribu bahasa di Halaman Depan Istana Merdeka. “Ah, dari dulu ngga insyaf-insyaf, Toleransi Anak TK!” Celetuk Gus Dur membatin.

Tidak penting apapun agama atau suku mu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Demikian ungkapan Gus dur yang kesohor itu. 

1999 Gus Dur terpilih oleh MPR RI sebagai Presiden ke-4 menggantikkan Baharuddin Jusuf (BJ) Habibi, Gus Dur pun langsung menggebrak pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Republik ini  dengan reformasi berbagai lini.

Reformasi ala mantan Ketua Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU), dimulai dari perampingan organisasi pemerintahan dan membuka kran demokrasi terutama toleransi antar umat beragama dimulainya. 

Ia mencetuskan Kong Hucu sebagai sebuah agama dan bebas beribadah, mulai saat itu pecinaan yang tertutup membuka diri, bersosialisasi sebagai anak bangsa bernama Indonesia. 

Cucu pendiri NU ini tak menyangka, 15 tahun kemudian terlahir seorang Gubernur dari etnik Tiong Hoa, Basuki Tjahaya Purnama nama Indonesianya, sebagai seorang Cines ia disapa A Hok. Berbagai cibiran baik pro dan kontra bermunculan, apakah ungkapan Gus Dur berlaku pada A Hok? Sudah kah dia bekerja untuk orang banyak?.

A Hok berkarir politik bukan baru di Jakarta, sempat menjadi Bupati di Banghka Belitung (Babel) tepatnya di Kabupaten Belitung Timur dua periode sebuah pembuktian bahwa ia merakyat, eksesnya tentu membuka kecintaan rakyat. Tak pelak, kecintaan terhadap A Hok mengantarnya melenggang mulus sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra mewakili Provinsi Kepulauan Bangka.

Pastinya testimoni Gus Dur berlaku pada A Hok, pertanyaan selanjutnya mengapa sebagian elit politik di Jakarta menolaknya?. Gus Dur sadar betul pada tataran fakta nantinya tak semulus lontarannya, toh kini intoleransi justru terjadi, lalu siapa pelakunya? 

Politik Indonesia memang belum mengenal toleransi, jungkal menjungkal dan saling merebut kekuasaan, imbasnya penghalalan segala cara dilakoni politisi, mirisnya lagi sikap intoleransi ini menggandeng rakyat. Padahal unsur politik itu ada dua, etika dan tehnis, namun secara umum politik kita mengabaikan adab dan mengedepankan sahwat, seperti merebut kekuasaan dengan cara apapun.

Intoleransi di Indonesia memang dilakukan mereka yang duduk di lembaga terhormat, tak dinyana A Hok seakan dikepung dari berbagai penjuru mata angin, dan Gus Dur tau intoleransi memang kerap dilakukan pemangko Negara yang harusnya mengayomi, member teladan bagai mana hidup rukun dan menghormati hak seseorang. Gus Dur pernah mengkritik anggota DPR RI sebagai anak TK 

Toleransi di Indonesia pada akhirnya hanya menjadi dogma kelompok tertentu, NU Online melansir, Gusdurian Malang bersama sejumlah komunitas pemuda lintas iman akan berkumpul di area Car free day jalan Ijen dan GKI Tumapel, Malang, pada Ahad 16 November 2014. Mereka menggalang sebanyak 1001 tanda tangan dan orasi perdamaian.

Koordinator aksi Fauzan mengatakan, peringatan ini merupakan momen yang tepat bagi kami dalam upaya untuk mengampanyekan spirit perdamaian dan toleransi, berlatar juga sosok Gus Dur sebagai simbol inspirasi. “Demi terawatnya kebhinekaan serta tidak sobeknya tenun kebangsaan NKRI tercinta ini,” ujar Fauzan, pecan lalu.

Menurut Fauzan, toleransi adalah rasa hormat, penerimaan dan apresiasi terhadap keragaman budaya dunia, pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, kebebasan berpikir, dan kerukunan dalam berbagai perbedaan keyakinan. “Jika kita melihat wajah NKRI terlihat jelas morat-maritnya penegakan hukum di berbagai lini. Kita masih sering melihat tindak kekerasan mengatasnamakan ormas, diskirminasi, serta tindakan intoleran yang cukup deras di penjuru negeri,” kata Fauzan. 

Peringatan Hari Toleransi ini dilanjutkan bedah film “40 years of silence pada malam harinya di kedai Tjangkir’13, Malang. 


Kasus intoleransi Masi Menghantui

VIVAnews mengurai, Masih banyak kasus intoleransi di Indonesia yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Hari Toleransi Internasional yang diperingati setiap tanggal 16 November, diharapkan menjadi titik tolak bagi pemerintah dan seluruh masyarakat menyelesaikan masalah intoleransi yang semakin mengkhawatirkan.

Sekjen Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (AMBTI), Nia Sjarifudin, menyoroti sepak terjang Front Pembela Islam (FPI), yang menolak Basuki T Purnama menjadi gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, ini kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk intoleransi.

"Mayoritas bukan berarti menindas. Mayoritas harus melindungi. Saatnya pemerintah menyelesaikan masalah ini," katanya. Baginya semua pihak harus bisa saling menghargai. Perbedaan harusnya tidak menjadi masalah. Seluruh lapisan masyarakat harus kembali mengingat proses dibangunnya negara ini.

"Dari sumpah pemuda sampai proklamasi. Banyak perbedaan tapi menjadi satu dalam Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila," katanya. Meski bukan hal yang mudah, karena Indonesia sejak lama menarik bangsa lain untuk datang. Mulai dari Portugis, Belanda, yang menjajah dan para pedagang dari China.

"Ayo kita bangkit. Kita bisa dengan kebersamaan. Damai dalam Kebhinekaan," katanya. Peringatan Toleransi Sedunia akan dilakukan di kawasan Thamrin Jakarta pada Minggu 16 November 2014.

Acara pawai yang melibatkan 3.000 orang rencananya akan dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yambise dan Menteri Sosial, Khofifah Indar Para Wangsa.(***)

Autokritik


D-Point adalah editorial DETIK SULUT edisi kedua mengupas soal toleransi sebagaimana Cita-cita Abdurahman Wahid alias Gus Dur Presiden keempat Republik Indonesia yang ingin mewujudkannya di nusantara.

TOLERANSI tak lain kehidupan rukun yang menjunjung tinggi, hormat dan menghargai Suku Agama dan Ras (Sara), sebuah Hak Asazi Manusia (HAM) yang seharusnya melekat secara personil, bukan komunal apalagi hanya pada tataran strata sosial tertentu.

 
Tragisnya lagi, toleransi kemudian diejawaantahkan pada status sossial seperti moderamen atau penguasa, cerdik pandai, sementara kaum abangan, masyarakat rendahan atau marhein hanya cukup tahu saja bahwa toleransi terhadap dirinya telah diwakilkan pada orang atau kelompok tertentu, kendati seseorang itu terkait planggaran hukum sekalipun. 

Agama kemudian menjadi konsumsi reposisi para elitis, ukuran kerukunan sosial itu cukup atas nama seseorang yang kebetulan memiliki jabatan atau pada puncak karirnya. Toleransi akhirnya menjadi simbol kekuasaan, padahal pada prakteknya rakyatlah yang berinteraksi secara sosial.

Ungkapan teladan dari Gus Dur, Bahwa prestasi dan perbuatan seseorang lebih penting ketimbang suku dan agamanya, harusnya telah tuntas dan tak perlu dikaji apalagi dilanggar. Namun faktanya, toleransi sebagai simbolik kekuasaan telah meluluh lantahkan hubungan sosial di akar rumput, sebut saja di Kampus, Sekolah bahkan di tempat bekerja. 

Ironinya dalam ruang yang lain justru toleransi dilanggar oleh lembaga terhormat, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif bahkan lembaga edukatif yang seharusnya menjadi pusaran bersikap dan laku toleransi diajarkan. Para moderamen ini, dengan sengaja menafikannya bahkan bertindak intolerir secara sadar sesadar-sadarnya.

Padahal jauh sebelum kemerdekaan, RA Kartini mengingatkan “Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama”. Namun agama justu dijadikan alat untuk tujuan tertentu, manusia-manusia itu menyebut dirinya beragama namun bersembunyi bahkan atas nama agama menghalalkan segala cara untuk menjungkalkan sesama mahluk bernama manusia.

Seperti apakah Toleransi di negeri kita, tapi untuk Sulawesi Utara (Sulut), pastinya DR Sam Ratulangi telah merangkumnya dalam sebuah kearifan lokal bernama “Si Tou Tu Mou Tou”, dan tentu bukan seperti pemahaman Cicero kurang lebih menyebut; “Manusia adalah merupakan atau seperti serigala untuk manusia lainnya”.(hendra)

Koin untuk Supremasi Hukum





ANDAI rakyat bisa menyuap penegak hukum untuk memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negri ini, metode paling tepat untuk supremasi hukum adalah mengumpulkan koin ala Prita (Prita Mulya Sari Vs RS Omni Int di Tanggerang) melalui jejaring sosial. 
 
Oleh: Hendra Dj Mokokoagow
DETIK SULUT  EDISI II

Selanjutnya koin diserahkan pada kejaksaan, kepolisian dan kehakiman, karena eufhoria koin begitu membahana dan mampu menggugah nurani (tepatnya rasa malu). Koin ini bisa dikumpulkan melalui kordinator atau posko di kabupaten, kota bahkan tingkat provinsi sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat yang bermukim di daerahnya, sehingga lahir sebuah nilai, budaya bahkan kekuasaan atau supremasi sipil.

Kalau perlu, energi kedaerahan yang begitu tinggi, disalurkan dalam koin untuk suap pemberantasan KKN, sehingga tak tergiring dalam isu sesat dan sempit, yakni Suku Agama dan Ras (Sara) yang sangat menghancurkan integritas negri ini.

Kedaerahan dimaknai sepenggal dan konfensional seperti pengakuan otonomi, merebut kekuasaan, membentuk wilayah hingga ngotot melahirkan desa/keluran, kabupaten/kota bahkan provinsi. Padahal ujungnya, justru menguntungkan segelintir elit karena bermuara pada bagi-bagi kue kekuasaan (bukan lahir pemimpin tapi moderamen/penguasa).

Otonomi daerah merupakan keinginan rakyat dan dirancang cerdik pandai negri ini, ironinya sengaja dibelokkan dari makna sesungguhnya, demi melanggengkan kekuasaan, ketokohan bahkan menjurus pengkultusan segelintir orang. Keluguan masyarakat yang baru melek demokrasi dan tahu otonomi daerah sekedarnya saja, dimanfaatkan untuk memuluskan capaian bahkan target oknum tetrentu.

Akibatnya, kekayaan alam tergerus hingga rusak parah, sementara manusianya sengaja diabaikan agar alam pikirnya tetap orisinil, sehingga manut dan muda saja untuk memanfaatkannya. Saat rakyat sadar semua sudah terlambat, sehingga harus pasrah dan akhirnya menerima saja ulah moderamen (penguasa) ini, hingga terus menerus menjadi kebiasaa bahkan membudaya.

Supremasi diartikan lebih pada reposisi, bukan untuk perlawanan terhadap status quo. Tragisnya, para tirani dianggap bukan ancaman lagi melainkan wajar dan lumrah. Mereka mengkultuskan diri sebagai Tuhan, Raja kecil, bahkan seperti kembaran Sang Pencipta yang punya kuasa sama, menentukan nasib komunitasnya baik soal bersalah atau tidak bahkan ajal pun berani menentukannya. Ironisnya, mereka dikultuskan bukan sekedar “Kerabat tapi sang Pencipta Sesungguhnya” dan tak boleh tersentuh hukum.

Penegakkan hukum harus muncul, saatnya konsep kedaerahan harus menggebrak, membuka tabir kejahatan raja-raja kecil, dengan cara kreatif masuk ke wilayah hukum dan bahu membahu (tak saling menyalahkan), mengawal hingga penegakkan hukum yang memiliki kekuatan tetap, dengan landasan kejujuran dan keadilan terwujud.
 
Keterpurukkan nurani berarti kedigdayaan tirani, inilah memotifasi munculnya Renaissance Eropa, Revolusi Perancis, Rusia dan di Asia ada India, sebagi protes terhadap kebijakan politik, ekonomi bahkan hingga ke persoalan religi. Di Indonesia, lahir orde kebangkitan, orde pergerakan, orde lama, orde baru, orde reformasi yang kini masi terjerembab pada sisa tirani orde baru, sehingga yang lahir reformasi ala orde baru (serigala berbulu domba).

Semangat kelahiran kembali itu, bertujuan meruntuhkan Supremasi Penguasa, Wilayah yang kelihatannya bernurani padahal sejatinya adalah tirani, sehingga rakya husyuk berjamaah dengan moderamen ini. Disinilah supremasi sipil wajib ditegakkan, tak ada jalan lain satus quo harus dihancurkan, jangan berpangku tangan tapi maju menantang karena diam adalah penghianatan.

Memang reformasi yang dicita-citakan tak semulus harapan, banyak kekacauan dan penyimpangan, namun kita bukan keledai yang manggut saja melihat kesalahan dan tak belajar dari pengalaman. Melupakan pengalaman atau sejara ibarat Manusia dan ingatan, jika manusia tanpa ingatan berarti gila, demikian juga jika sejara dan pengalaman dilupakan, negeri atau suatu bangsa berarti hilang ingatan.

Reformasi di negri ini ibarat supremasi sipil saat revolusi di berbagai negara,  awalnya justru memunculkan kekacauan, sipil menjalankan supremasinya dalam suasana caos dan dari sini muncul supremasi hukum. Saatnya memperbaiki dan mewujudkan cita-cita reformasi dan dimulai dari lingkungan dan daerah terdekat dari kita.

Supremasi Hukum di Sulut
Memang ada harapan baru dalam penegakkan hukum di Sulut, selang sepekan ini Kejati menggebarak, tak gentar dan tanpa pandang bulu, pandang waktu karena hukum memang harus independent tak terkait politik apalagi harus tunduk pada momennya, penegakkan hukum harus tetap jalan. Sebua asah yang lama dinanti, telah diwujudkan Kajati Sulut, Arnold Angkou SH.

Padahal, setiap pimpinan Kejati dan Polda Sulut silih berganti, selalu saja supremasi sipil menggantungkan harapan pada institusi itu, seabagai sebuah amanah. Namun apa dinyana, harapan tinggal harapan karena penegakkan hukum hanya beringas di awal saja, toh pada akhirnya selalu kandas. Persekongkolan, ijin pemeriksaan, perkoncoan, dan sebagainya kemudian menjadi buah bibir, kalau sudah begini maka yang disalahakan adalah rakyat dengan dalih tak hormati proses hukum dan praduga tak bersalah.

Alhasil supremasi sipil kacau, rakyat pecah belah di berbagai strata, cerdik pandai menganggap alasan penegak hukum benar, hingga masarakat awam menjadi serbah salah, disinilah lahir sikap emoh, acuh tak acuh atau kun fayakun (jadi maka jadilah). Sementara rakyat tetap menderita, kalaupun bahagia hanya musiman, baik di saat Pilkada, Pilpres dan Pemilu karena mendadak elit-elit menjadi Santa Klaus, berbagi menghamburkan uang hingga rakyat mabuk kepayang, setelah tersadar semuah telah kembali ke titik nadir.

Rakyat kecapean, lelah dan lelah! melihat ulah pejabat di Sulut, kendati datanya sangat muda diakses, terkait kebohongan dan dosa mereka mengolah APBD, namun mereka seakan menjadi Malaikat tak bisa disentuh hukum apalagi jika hanya diprotes rakyat. Rakyat justru menjadi bulan-bulanan dan digiring dalam skenario sesat dan terjerumus dalam korupsi.

MoU BPK-Polri
Sejak Jendral Bambang Hendarso Danuri (BHD) menjadi Kapolri, hampir sebualan kemudian Polri intens membuat kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU), diantaranya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang kala itu dinakhodai Dr Anwar Nasution. Intinya MoU itu menyepakati semua temuan BPK ditindaklanjuti Polri dalam proses hukum.

Harapan pun lahir ditangan BHD untuk memperbaiki citra Polri, dimana telah dimulai ketika Polri ditangan Jendral Sutanto berhasil mengangkat citra institusi ini sebagai garda terdepan penegakan hukum yang anti perjudian. Sutanto sukses membongkar dan menutup judi di Indonesia, sehingga ditangan BHD diharapkan citra polri makin membaik, fokusnya berintegrasi pada pengawalan APBN dan APBD yang anti KKN.

Namun ternyata BHD terjebak dalam teror, waktu berjalan dan Polri lebih husyuk memberantas terorisme tanpa memerangi akar masalahnya yakni KKN, karuan saja temuan BPK hanya menjadi data akademis, ilmiah dan pergunjingan masyarakat atau buah bibir. Padahal gembong teroris seperti Imam Samudra dalam bukunya menulis; “Aksi teror yang dilancarkannya tak lain karena kekecewaan atas ulah pejabat yang KKN, sehingga melahirkan kesenjangan hidup dan dekadensi moral bangsa ini”.

Teroris seakan menjadi pilot projek BHD, sementara dirinya gagal total dalam pemberantasan KKN, bahkan institusinya seakan tergiring dalam lahirnya upaya kriminalisasi sesama institusi  hukum maupun anggota Polri sendiri. Sebut saja kasus Gayus Tambunan pembobol pajak yang menyeret banyak penyidik dan pejabat Polri, hingga mafia kasus yang disebut-sebut berkantor dekat ruangan BHD dan masih banyak lagi kasus lainnya.

BHD pergi selanjutnya datang Jendral Timur Pradopo, namun rakyat tak ingin gegabah menaruh harapan, letih berandai-andai karena pengalaman empiris telah membuktikan Polri memang harus diselamatkan, namun bukan dari dalam. Masih banyak polisi baik namun mereka tak masuk dalam posisi strategis, bukan pengendali kebijakaan karena jabatan utama itu banyak dipegang mereka yang haus tirani.

Bagaimana dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, tak bisa dipungkiri Brigjen Becto Suprapto Kapolda Sulut, sukses menguak kasus Sepak Bolah salah satu kabupaten, hingga dirinya dipromosi bintang dua dengan jabatan Kepala Polda type A yakni Kapolda Papua. Sementara, Kasat Tipikornya dipromosi menjadi Kapolres di salah satu kabupaten terkait dugaan korupsi APBD untuk sepak bola. 

Kendati memang belakangan kasus tersebut tak terdengar lagi, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah (PR) Kapolda Sulut yang baru yakni Brigjen Hertian Yunus, namun sayang masanya lewat dan digantikan Brigjen Brix Carlo Tewu. Untuk Pak Tewu orang hanya bisa berkata, apa kabar persibom? Apa kabar CPNS KK, Boltim? Belum tuntas itu semua, polisi di Sulut diperhadapkan persoalan sama dan berjamaah di semua kaupaten. Artinya hukum tak mampu memberi efek jera pada pelakunya. Apa ini sitemik atau tradisi?

Kejaksaan Bulan-bulanan
Cyrus Sinaga Cs merupakan tamparan luar biasa bagi kejaksaan, mulai dari pusat hingga daerah. Kendati ini bukan hal baru melainkan sudah menjadi rahasia umum, karna sebelumnya kita sempat dikejutkan dengan kasus seorang jaksa di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo yang tersadap telponnya saat mengancam pemerintah terkait jatah proyek.

Tikam menikam sesame institusi bukan hanya di Polri saja, korps baju coklat ini sesunguhnya banyak kader terbaik, sayang ketika bersinar justru diredupkan rekannya sendiri. Paling heboh soal rekayasa terhadap mantan Ketua KPK Anthasari Ashar (sejak lama dicurigai), belakangan terbongkar lagi lewat pengakuan Gayus Tambunan, usai divonis hakim 7 tahun penjara, awal pekan lalu.

Anthasari sudah dikerangkeng, sebuah sukses karya Jaksa penuntut Umum (JPU) Cyrus Sinaga yang terkuak ikut memainkan Gayus. Kata Gayus, jika Cyrus dihukum maka rekayasa Anthasari akan, dibongkar, nah episode ini sangat menarik karena baru dimulai. Satgas Anti Mafia Hukum yang sejak awal kehadirannya mengundang kontraversi, kini disorot paska pengakuan Gayus yang menuding Satgas yang mengarahkan semua kasus terkaitnya.

Lalu bagaimana jaksa di Sulut, banyak kasus seakan tersusun rapi di lemari besi jaksa, sebut saja Kasus KUT, Bencana Alam, DAK Diknas, ADB Diknas dan kasus yang dilimpahkan KPK RI medio 2007 lalu ke kejaksaan, kini rimbahnya entah dimana. Namun bukan berarti kejaksaan tanpa prestasi, karena laras jaksa cukup dahsyat membombardil APBD Talaud, hingga mulai dari Bupati dan sejumlah pejabatnya berhasil digiring ke jeruji besi.

Namun bagaimana kabarnya dengan dugaan penyimpangan APBD di kabupaten/kota lainnya di Sulut, yang berdasarkan hasil audit BPK justru terdapat catatan dan harusnya ditindaklanjut aparat hukum. Jika polisi mandek jaksa bisa juga mengusut, herannya temuan BPK terhadap kabupaten/kota seakan bersih-bersih saja dan tak cacat hukum. Apakah kejaksaan tebang pilih, atau sekedar saja? Kalau Talaud bisa mengapa daerah lain tak mampu dikuak. Jangan-jangan ada kasus pesanan karena jika ditelusuri setelah kasus Talaud, kejaksaan seakan mulai puasa prestasi.

Keanehan KPK
2007 lalu, kala Mayjen Purn Taufiqurahman Ruqi memimpin KPK, sekitar 19 kasus laporan masyarakat terkait korupsi di Bumi Nyiur Melambai dilimpahkan KPK kepada Kejati dan Polda Sulut, yang kala itu masing-masing dinakhodai Brigjen Jacky Uly. Untuk Polda Sulut berdasarkan lokus deliktinya didistribusikan kembali ke Polres-Polres, demikian juga Kejati Sulut mendistribusikannya ke Kejari-Kejari.

Anehnya, selaku pihak yang mendistribusikan kasus tersebut, KPK terkesan diam seribu bahasa, jarang supervise, atau kalau perlu ditarik lagi untuk diselesaikan mumpung kasus besar di Jakarta masih terbentur tembok (mafia hukum) yang begitu merajalela. Keanehan lainnya, karena KPK seolah-olah menerapkan standar ganda, yakni penegakan hukum dan menumbangkan musuh pemerintah yang berkuasa.

Imbalannya, KPK dipasung, diamputasi, dikriminalisasi. Lalu mau apa lagi, bahkan setelah Busro Muqodas memimpin KPK pun, belum ada tanda-tanda akan Berjaya lagi. KPK kini dipersimpangan jalan maun maju tinggal setahun, mundur berhadapan dengan rakyat, ke kiri dan kanan bertemu berbagai kepentingan yang semuanya bak singa ganas yang mulutnya menganga dan siap melumat yang namanya KPK.

KPK tergiring kepentingan, sehingga yang dicari saat ini orang yang mampu menarik lagi KPK dalam kubangan dan membersihkannya untuk selanjutnya melabrak koruptor yang kini merajai negeri ini.

Pengadilan Melayu                            
Dentuman palu sidang seakan hanya menggelegar pada rakyat kecil yang tak punya kocek, tapi melempem ketika menghadapi kaum bermodal. Konon transaksinya macam-macam lho!, mulai  cash and cary bahkan jika tak ada bisa juga dibarter baik berbentuk barang, jasa, jabatan dan masih banyak lagi. Ujung-ujungnya, pengadilan kemudian terganjal publik dan berhadapan dengan rakyat via jejaring sosial, ketika kasus Prita Mulyasari mencuat.

Belum lagi vonis yang menimpa rakyat miskin lainnya, yang hanya mencuri kecil-kecilan demi mengganjal perut lapar, akibat negri ini tak mampu mensejahterahkannya. Tragisnya lagi, pengadilan sangat semena-mena terhadap anak-anak, banyak siswa dikerangkeng dan diperlakukan laiknya narapidana dewasa. Tak ada pembinaan yang harusnya mendidik mereka sebagai tulang punggung di masa depan. 

Sementara, para koruptor tetap asyik masyuk menikmati dan melancarkan aksinya, tanpa takut akan dijerat karena hukum seakan telah lacur, usai memainkan uang di negri ini bisa menikmatinya di negri lain dengan pengamanan dan perlindungan ekstra ketat. Betapa panyak pesakitan yang belum sempat divonis bahkan ada yan sudah divonis kemudian menghilang, setelah beberaapa saat kemudian ketahuan telah di negeri seberang. 

Pengadilan yang dipraktekan adalah pengadilan melayu, penuh rasa, welas asih, balas budi, tenggang rasah, tragisnya lagi konon dikomersilkan. Vonis yang seharusnya merupakan yuridis prodensi seorang hakim, terkadang sudah penuh penghayatan, pengamalan dan jasa-jasa yang penuh nilai-nilai angkah maupun lainnya. Padahal nilai yang harus ditegakkan adalah supremasi hukum tanpa pandang bulu, sebaimana disimbolkan seorang yang mata tertutup dengan memegangan timbangan dan menghunuskan pedang.

Hukum tak Menjerahkan
Nukilan diatas bisa menggambarkan, betapa KKN, mafia hukum dan peradilan begitu merajalelah. Jangan heran pundi-pundi dana yang diduga berasal dari kejahatan APBD itu, kini kembali dihamburkan untuk rakyat sehingga rakyat menjadi bagian dari lingkaran setan atau ungkapannya “Uang setan dimakan setan” lewat money politik. Tak ayal kemudian pesimisme menghinggapi semua orang dalam penegakkan hokum. 

Anda bisa membaca dalam situs BPK soal kejanggalan anggaran sejak BPK lahir di dunia maya alias online, tapi sangat jarang hukum memprosesnya dengan serius, yang ada data terus terkumpul namun tetap dalam status berproses hukum. Alhasil distorsi hukum berbuntut pesta pora mafia hukum. Disadari memang, Tak hanya rakyat, institusi hukum pun terjerat, jatuh bergelimang dosa dalam drama penegakkan hokum.

Namun skandal-skandal itu menjadi derita rakyat yang terus berkumandang doa, Alhasil Tuhan pun mendengarnya dan mengetuk nurani penegak hukum, untuk bertindak jujur meski pahit rasanya. Dalam proses berikutnya, hukumpun ternyata masih perlu dikritisi karena hukum (dari segi aturan) serta para aparat yang terkait didalamnya (yang menegakan hukum) ternyata banyak mempermainkan hukum. 

Sementara itu, rakyat kemudian menaruh harapan pada pilar keempat demokrasi, yakni Pers untuk meluruskan dan menyajikan berita yang benar dan tentunya berpihak pada rakyat. Pers merupakan kekuatan yang dapat mengkritisi hukum serta kelaliman penguasa. Maka disebutlah pers sebagai supreme terhadap yang lain. Pers bahkan disebut-sebut sebagai Garda demokrasi keempat setelah eksekutif, legislative dan yudikatif.

Namun terlepas dari semua itu, perspun perlu dikritisi. Dan yang paling berhak mengkritisi pers adalah rakyat. Merekalah yang punya kewenangan untuk menilai seperti apa pers.
Dengan berdasarkan pada semua ini, Pers harus memperhitungkan rakyat. Info, masukan, kritikan dari masyarakat merupakan dasar untuk memberitakan yang baik dan benar. Karena sesungguhnya, rakyatlah yang supreme (peemilik kedaulatan) dibandingkan yang lainnya.(***)

10 November 2014

Alexius Mendur di 10 November



Alexius Impurung Mendur adalah dotografer legenda yang berjuang menggunakan kamera, berhasil memotret foto pidato Bung Tomo di Lapangan Mojokerto Jawa Timur (Jatim), Hari pahlawan 10 November 1945, terbit sebagai opening atau headlines di halaman depan media Detik Sulut di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang terbitan perdana Senin 10 November 2014.

GUGUS jerami sepintas tak bisa dibedakan kemuningnya, namun dia telah matang menjadi onggok dwi warna yang tak luntur dari tumpukannya, sekelabat merah putih itu menyeruak sebagai jiwa memenuhi panggilan negara.




Disarikan: Hendra Dj Mokoagow

     dari Berbagai Sumber

Alexius Impurung Mendur tak beda dengan Tentara Jepang, perawakannya ceking, matanya sipit dan kulitnya kuning langsat, dengan rambut tanggung sebahu bak topi Serdadu Nipon terurai membelah wajah, bersama kamerah leica tempo doeloe yang masih menggantung di lehernya.

Seorang Kepala Desk Foto di Kantor Berita Domei yang cikal Bakal Kantor Berita Antara (KBA) Jakarta itu, terus bergerak tak hanya di Jakarta, dia adalah Photografer Nomaden pemburuh peristiwa heroik di negeri tercinta. Jika Alexius tak ada untuk mengabadikan momen penting bersejarah kemerdekaan Indonesia, entah bagaimana jadinya.

Photonya di detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 boleh diberangus angkatan Jepang, namun itu jadi pelecut untuk berkarya pada nusantara dengan alat seadanya, bermodal sebuah kamera dan klise foto satu-satunya yang tercecer dari rampasan Nipon saat di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta. Seorang pejuang bersenjata kamera”, begitu Harian Tempo menyebutnya,

Dia tertangkap bersama Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno dan Drs Mohamad Hatta serta tokoh nasional pendiri KBA lainnya, Soekarno-Hatta, Adam Malik, AM Sipahoetar, Pandoe Kartawigoena dan maestro Pewarta Sanusi Pane dibui dan diasingkan Pemerintah Kolonial Belanda.

Soekarno memerintahkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi Sumatera Barat dan Syarifudin Prawiranegara ditunjuk sebagai pelaksana pemerintah darurat. Sementara, Ibukota pun dipinda ke Jojgjakarta, Sultan Hamengkubuwono IX secara sembunyi ikut menjalankan pemerintahan karena toko sentral kemerdekaan semuanya telah di penjara.

Entah bagaimana caranya Alexius yang ikut tertangkap usai proklamasi kemerdekaan itu lolos, padahal Ia ditangkap dan kamera serta hasil jepretannya dirusak tentara Jepang, negatif film dari kaca dihancurkan dan tersisa hanya satu yang masih terpasang di Kamera Leikanya, Alex memungut kamera yang sempat dirusak serdadu Nipon, dan berhasil memperbaikinya dan ternyata ada satu negatif film yang terpasang dan belum sempat digunakan tersisa dalam kamera itu.

Dalam genting itu, Jepang teralihkan perhatiannya dari Alex karena adiknya Frans Sumarto Mendur yang ikut mengabadikan detik-detik proklamasi berhasil lolos, tentara Jepang memburu Frans. Ditengah suasana itu, Alex pun menggunakan kesempatan untuk melarikan diri.

Dalam pelariannya di Jakarta, Alex sadar tak ada tempat yang aman lagi di republik ini, selain bersama pejuang yang tersisa. Ia kemudian menyusup dan mengendap-endap dari satu stasiun kereta api ke rumah penduduk, hingga ia memutuskan ke Jogjakarta namun Ibu Kota sementara itu telah dikuasai Belanda dan Sekutunya, dan alex termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Belanda.

Dengan berjalan kaki Alex keluar masuk hutan bergabung dengan Panglima TNI Jendral Soedirman, sesekali intelejen TNI mencari kabar di Desa, dari informasi yang diperoleh, TNI Surabaya juga terpukul mundur dan akan berkumpul di Mojokerto. Soedirman dan pasukannya memilih tetap melakukan perang gerilya, dan bertahan di hutan sekitar jawa tengah dan perbatasan Jawa Timur.

foto bung tomo saat pidato di Lapangan Mojokerto Provinsi Jawa Timur dipublis pertama kali harian Nandjang berbahasa Mandarin dan Indonesia

Malam-malam sebelum Hari pahlawan itu, jarum detiknya berdetak langkah, terpenggal suasana genting negeri yang baru sekitar tiga bulan diproklamirkan merdeka. Namun Belanda masi ingin berkuasa, 3,5 abad belum cukup menjajah Nusantara, bersama sekutunya NICA mendaratkan bala tentara dengan alat perang modern di seantero pulau jawa dan sebagian nusantara.

Tak hanya di Jakarta, di Surabaya Jendral Malabi telah mengepung Kota Pahlawan itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak mampu menghadang bahkan naasnya, serdadu kita telah terpungkul mundur bercerai berai. Psikologis TNI yang kalah perang dan kelaparan itu akhirnya bersuah di Mojokerto, mereka berkumpul di sana serba kekurangan, mulai pangan dan sandang.

Berbekal data intelejen TNI, Alex beranjak menuju Mojokerto, menyusuri Sungai Wilis, menembus hutan dan sesekali keluar desa yang kala itu masih ketat dijaga belanda, hingga akhirnya tiba di tujuan. Dia pun ingin memastikan, rencana pertemuan akbar laskar pejuang dan TNI di Lapangan Mojokerto, berhembus kabar sahabatnya Bung Tomo Pempred KBA Surabaya akan tampil menyampaikan pidato.

Kala itu Alexius berusia 38 tahun, melegenda sebagai juru foto pejuang karena keberhasilannya mengabadikan momen bersejarah, dan Dia tak ingin peristiwa di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta Terulang. Semntera di Lapangan Mojokerto penuh sesak, bala tentara republik yang pupus harapan akibat Agresi Militer Belanda serta Sekutunya, tentara yang tak berdaya dan hanya tersisa semangat mempertahankan pertiwi yang terlanjur merdeka.


Alexius Impurung Mendur dan Frans Sumarto Mendur Fotografer Pejuang adalah kakak beradik yang berhasil mengabadikan sejarah pejuangan kemerdekaan Indonesia melalui Foto Kamea Leica, berasal dari Minahasa Sulawesi utara (Sulut) sempat mendirikan Kantor Berita Antara ebagai Kepala Desk Foto bersama adiknya Frans Mendur.
Dalam sesak itu, Alex tak ingin kehilangan angel bersejarah, ia menerobos barikade dan mengambil posisi di depan tepat dibawah podium sang orator yang berapi-api mengumandangkan pidato penuh makna. Panggung sederhana yang sarat sejarah itu, hanya  beratap payung dengan corak bergaris atau karamba.

Disitu Bung Tomo yang lengkap dengan seragam tentara tampak ceking, kumisnya tipis bak arjuna namun matanya melotot membakar semangat pejuang yang hadir dengan mikrofon bulat seadanya, dengan lantangnya merambatkan suara menggelegar hingga seantero nusantara bergelorah untuk mempertahankan kemerdekaan republik.

Dalam lelah, lara dan dahaga, berhari-hari sebelum 10 November 1945, Alexius tercenung dan berharap dari mukjizat Sang Pencipta, dia hanya bisa membatin jepretan satu frame untuk pembakar semangat, bagi tentara republik yang drop psikhis dan mental akibat kekurangan sandang dan pangan, pengambilan fotonya harus sempurna.

Klise terbuat dari kaca sebagai negative photo belum terpasang di kamera, Alex duduk menjuntai di ranah Mojokerto dekat lapangan bersejarah itu, di tangan kanannya negative photo dan tangan kirinya kamera leica. Dua perangkat itu ditimangnya dalam degup patriot, kelak bersatu sebagai legenda perjuangan Bumi Pertiwi, sebuah pekik gambar penghasut perlawanan terhadap penjajah.

Sebagai jurnali KBA (Domei Surabaya) Bung Tomo tak ingin hanya menulis, dia ingin membagi lisan penyemangat bagi pejuang di Surabaya, sementara Alexius pun tetap istiqomah dengan berjuang melalui bidikan kamera, ia ingin bersua dan bercengkrama dengan sng kawan melalui Kilatan Leica. Kejujuran tanpa pamrih adalah karya tertinggi pejuang, melihat secuil peluang dengan peralatan seadanya dan bahkan mungkin satu-satunya yang tersisah.

Sejarah akhirnya mempertemukan orang hebat dalam satu peristiwa, kehebatan Bung Tomo sebagai orator tak bisa disangkal orang yang hidup di jamannya, namun negeri ini dianugerahi Fotografer hebat yang bisa mengabadikan seorang orator dalam gambar legenda, terus berbicara hingga tak lekang waktu.

Alex berhasil mengabadikan foto Bung Tomo saat berpidato di lapangan Mojokerto, dalam rangka mengumpulkan pakaian untuk korban perang di Surabaya. Lapangan Mojokerto jadi saksi beringasnya rakyat Indonesia, memicu serangan besar-besaran di Hotel Malabi Surabaya yang kala itu jadi Markas belantara, serangan ini membuat Jendral Malabi merenggang nyawa.

Kematian Jendral Malabi membuat angkara murka bala tentara Belanda dan Sekutunya, banyak pejuang bersimbah dan gugur dalam pertempuran yang kelak dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional. Alexius berada disitu bukan sekedar saksi mata, tapi turut mengabadikan heroisme pejuang Surabaya yang habis-habisan merebut kembali Kota Surabaya dari tangan penjajah.

Foto itu dipublikasikan pertama kali di majalah dwibahasa Mandarin-Indonesia, Nanjang Post, edisi Februari 1947, sebagai bukti sejara pejuang yang menebus kemerdekaan dengan harta dan nyawa. Frans dan Alex merintis pendirian IPPHOS pada 2 Oktober 1946 di Jakarta bersama kakak-adik Justus dan Frans "Nyong" Umbas, Alex Mamusung, serta Oscar Ganda. Foto-foto fotografer IPPHOS ini di kemudian hari banyak dimuat dalam buku-buku sejarah.

Namun masih banyak foto mereka yang belum dipublikasikan. Foto-foto yang dipamerkan kali ini merupakan rangkaian goresan visual yang merangkum peristiwa sejarah mulai dari detik-detik proklamasi itu. Sebagian besar koleksi yang dipajang adalah karya yang jarang dipublikasikan.

Alex dan Frans Mendur


Tugu Pers Mendur diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Februari 2013. Didirikan oleh keluarga besar Mendur, Tugu Pers Mendur terdiri dari patung Alex dan Frans serta bangunan rumah adat Minahasa berbentuk panggung berbahan kayu. Di dalam rumah terdapat 113 foto karya Mendur bersaudara. Tugu Pers Mendur didirikan di Kelurahan Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, di tanah kelahiran mereka.

Tugu Pers Mendur diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Februari 2013. Didirikan oleh keluarga besar Mendur, Tugu Pers Mendur terdiri dari patung Alex dan Frans serta bangunan rumah adat Minahasa berbentuk panggung berbahan kayu. Di dalam rumah terdapat 113 foto karya Mendur bersaudara. Tugu Pers Mendur didirikan di Kelurahan Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, di tanah kelahiran mereka.

Sebagian besar foto yang dipamerkan adalah foto pada masa awal Indonesia merdeka. Beberapa di antaranya adalah foto suasana perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, perang gerilya Panglima Besar Soedirman, foto kabinet di bawah kepemimpinan Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia.

Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara Jotje Kumayas, banyak hal yang bisa diteladani dari Mendur bersaudara itu oleh wartawan masa kini, yakni semangat, keberanian, dan kegigihan mereka saat menjalankan tugas. Selain itu, keduanya rela mempertaruhkan nyawa saat bertugas memotret detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jika ketahuan tentara Jepang ancamannya hukuman mati.
”Sebagai wartawan, mereka mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi. Berani, pantang menyerah, dan gigih dalam tugasnya. Mereka adalah pejuang bersenjatakan kamera. Saya rasa, sifat-sifat seperti itulah yang harus diteladani oleh semua wartawan masa kini,” kata Jotje.

Mendur bersaudara memang telah tiada. Namun, warisannya masih bisa disaksikan sampai sekarang. Betul ungkapan bahwa satu gambar mewakili seribu kata. Lewat bidikan kamera keduanya, generasi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bisa belajar sejarah walau hanya lewat selembar foto yang buram.

Adalah Mendur bersaudara, Frans Sumarto Mendur dan Alex  Impurung Mendur, kedua sosok yang berhasil mendokumentasikan  momen-moment  bersejarah bangsa indonesia.  tanpa mereka mungkin kita tidak akan tahu momen-momen sejarah yang penting bangsa indonesia.   
Kakak beradik Alex dan Frans mendur adalah putra daerah yang berasal dari Kawangkoan, Minahasa-Sulawesi Utara. Alex yang lahir pada tahun 1907 dan sang adik frans yang lahir pada tahun 1913. Frans belajar fotografi dari sang kakak alex, yang terlebih dahulu menjadi sebuah wartawan diJava Bode, koran berbahasa belanda yang berada di jakarta. frans lantas mengikuti jejak sang kakak menjadi wartawan pada tahun 1935.

Meninggal dalam sepi

Semasa hidupnya, Frans Mendur pernah menjadi penjual rokok di Surabaya. Di RS Sumber Waras Jakarta pada tanggal 24 April 1971, fotografer pengabadi proklamasi kemerdekaan RI ini meninggal dalam sepi.

Alex Mendur tutup usia pada tahun 1984 juga dalam keadaan serupa. Hingga tutup usia, kakak-beradik Frans dan Alex Mendur tercatat belum pernah menerima penghargaan atas sumbangsih mereka pada negara ini. Konon, mereka berdua pun ditolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Baru pada 9 November 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi kedua fotografer bersejarah Indonesia ini, Alexius Impurung Mendur dan Frans Soemarto Mendur, penghargaan Bintang Jasa Utama.

Alex Impurung Mendur (1907 - 1984) adalah salah satu fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bersamanya adalah saudara kandungnya Frans Mendur yang turut mengabadikan peristiwa tersebut.Kedua bersaudara ini merintis pendirian IPPHOS (Indonesia Press Photo Service) pada 2 Oktober 1946 di Jakarta.

Foto diambil ketika Bung Tomo sedang berpidato di lapangan Mojokerto dalam rangka mengumpulkan pakaian untuk korban perang Surabaya yang jatuh miskin bertahan di pengungsian di Mojokerto.Pada waktu itu, kota Surabaya masih diduduki oleh Belanda.(****)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Cheap Web Hosting