30 Mei 2014

Sebuah Solusi Pemberantasan Korupsi

E-Gov+KPK=Reformasi

Oleh: Hendr Dj Mokoagow
TURUNNYA Soeharto dari tampuk Kepresidenan Republik Indonesia, 21 Mei 1998 disebut sebagai tonggak sejarah dimulainya Era Reformasi, meninggalkan dua era pendahulunya yakni Orde Baru dan Orde Lama yang mengikat rentan waktu dan ruang romantikanya. 

Tercatat 16 Tahun sudah reformasi bergulir, menelorkan empat Presiden namun kesejahteraan dan keberpihakan terhadap publik (rakyat) sebagai tujuan utama era ini belum jua tercapai, alhasil keabsahan era ini menjadi debatebel di kumpulan orang, mulai dari warung kopi hingga lobi hotel kelas melatih sampai berbintang jendral besar.
Keraguan terhadap Reformasi mulai digulirkan, perdebatkan berkedok rakyat menyangsikan era ini deras tersimbul, perjuangan yang digagas mahasiswa dinilai tak mampu menghantarkan negeri ini kea rah lebih baik. Bahkan fanatisme dua era sebelumnya mulai membuka lembaran romantoisnya, jargon Soekarnois dan Soehartois mulai merebak, bahkan belakangan kreda “Pie Kabare, Enakan di Jaman Koe Toh!”, lengkap dengan gambar tokohnya menyindir Reformasi yang terus terpuruk oleh sebuah sistem.
Urai punya urai, kegagalan Reformasi dinilai karena sistem pemerintahan yang tak ditata, keterlibatan tokoh reformasi dan politik dalam sistem pemerintahan, mulai legislatif, eksekutif dan yudikatif, tidak memebri dampak dalam Birokrasi. Korupsi merajalelah, egoism sektoral antara putra daerah non pura daerah melahirkan kolusi dan nepotisme tak terbendung dengan lahirnya raja raja kecil akibat otonomi daerah.
Pemerintahan Reformasi dimulai BJ Habibie selaku Presiden, insinyur pesawat terbang jebolan Jerman itu tertatih menata negri ini, karena dinilai sebagai perpanjangan tangan orde baru, sehingga krisis politik dan ekonomi yang coba dibuka dengan transparansi, kebebasan pers, pemberlakuan sistem Zig Zag dalam kebijakan moneter, peningkatan kesejahteraan melalui Kredit Usaha Tani (KUT) belum mampu mengangkat Indonesia dari krisis, apalagi Provinsi terbungsu Timur Leste lepas dari Pertiwi.
Usai Pemilu 1999, Gusdur pun naik tahta sebagai Presiden lewat Poros Tengah di DPRRI. Penataan Birokrasi dimulai, kesejahteraan pegawai plat merah ditingkatkan, perampingan kementrian dan departemen, otonomi daerah, dan pemberdayaan koperasi sebagai soko guru sektor ekonomi belum sakti menundukkan krisis. Alhasil poroas tengah yang tadinya mendukung Gusdur ikut menggulingkannya.
Megawati Soekarno Putri selaku pimpinan partai PDI Perjuangan bersama Hamzah Haz, menggantikan Gusdur. Kendati Pemenang Pemilu 1999, pemerintahan Megawati harus menghadapi keroposnya sector perekonomian hingga sejumlah perusahaan plat merah akhirnya lepas, bersama itu sipadan ligitan juga lepas hingga era mega dinilai gagal dalam diplomasi luar negeri. Pemilu 2004 sekaligus pemilihan Presiden langsung pertama menjadi peradilan rakyat.

KPK Belum mampu Mencegah
Susilo Bambang Yudiono (SBY) dan Jusuf Kala (JK) menjadi bintang pembaharuan dan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat pertama. Dua periode SBY menjadi Presiden, mengusung jargon anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), namun KKN sebagai kredo pencitraannya belum bisa dibendung, tragisnya pemerintahan SBY ambruk dalam kubangan korupsi, bahkan kader partai yang didirikannya secara berantai berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilhirkannya.
Partai koalisinya pun ikut terseret, kendati merupakan partai modern anti KKN yang tadinya dipercaya rakyat ikut terjerembab dalam kubangan korupsi, titik jenuh anak negeri pun kembali tampil mengeksekusi ulah moderamen yang mempertontonkan politik transaksional ini. Bangsa ini masi besar namun seakan kehilangan kaki dan pijakan, terseok seok untuk bangkit, hukum kemudian dinilai sebagai panglima untuk memulihkan krisis politik dan ekonomi.
Di berbagai kesempatan Presiden SBY, menegaskan tak ingin ikut campur dalam Ranah Hukum, himbauan agar penegakkan hukum lebih pada Pencegahan bukan Penindakan seakan sebuah pesimisme, kala menanggapi maraknya kasus korupsi di Negeri ini. Namun dari semua titah SBY itu, hanya moratorium pemekaran yang bak gayung bersambut, selebihnya tak digubris.
Permintaan untuk pencegahan korupsi oleh Presiden, mungkin dinilai mencampuri area hukum atau kebijakan Hukum kita tak mengenal istilah pencegahan tapi penindakkan. Namun apapun namanya, tujuan hukum tal lain untuk memberi efek jerah, membuat orang tak mengulangi perbuatannya. Apa dinyana, harapan tinggal harapan, pemberantasan kasus korupsi ibarat api jauh dari panggang, semakin banyak penindaakan justru kian banyak kasus korupsi yang terjadi.
Telah banyak pejabat, pengusaha yang dekat dengan penguasa, maupun pegawai rendahan dikerangkeng, sebut saja Aulia Pohan yang juga besan SBY hingga Gayus Tambunan yang PNS Golongan III itu. Apakah itu cukup menghentikan tikus kantoran? Tidak, bahkan kini Korupsi telah merajai negeri ini, belum lagi dua kembaranya, yakni Kolusi dan Nepotisme. Pencegahan dan Penindakan Ibarat air dan minyak yang tak pernah ketemu ujung pangkalnya.
Negeri kita terlanjur menerapkan Crime Justice System (CJS) murni, tanpa ada penguatan sistem pemerintahan. Padahal, sejarahnya tak demikian dan inilah pilihan yang telah diambil Desition Maker Negeri Kita. Alhasil, kendati KPK yang mengawaki Polisi, Jaksa dan Hakim yang tergabung dalam CJS, kian garang menegakkan hukum dan ramai menjebloskan pelaku Korupsi dalam terali besi. Ironinya, penguasa dan amtenar berjamaah ceburkan diri di kubangan Korupsi dari pusat hingga desa.
Hotel-hotel prodeo tak sanggup lagi menampung para Kerah Putih yang terlibat korupsi, dan tragisnya lagi para pesakitan ini dieksploitasi lagi oleh para sipir melalui berbagai penyimpangan, seperti fasilitas hotel di Rumah Tahanan (Rutan), maupun perlakuan khusus terhadap Narapidana, yang tentunya ujung-ujungnya hanya mereka yang berduit yang mendapat perlakuan istimewa. "Bisnis hitam" pun masi bisa dikendalikan dalam tahanan, bahkan lembaga pesakitanikut jadi sasaran pasar hitam.
Jual beli remisi, kasus,  terbukti juga terjadi dalam tahanan yang harusnya menjadi tempat pemulihan terpidana, sebelum kemudian terjun kembali ke masyarakat.
Cegah KKN Sejak 11 Tahun Lalu
Era Reformasi menjadi pijakan perubahan di semua lini, termasuk dalam pemerintahan tersimbul keinginan untuk memberi pelayan cepat, transparan, adil yang efisien dan efektif. Tujuan dari semua perubahan kepemerintahan ini tak lain, untuk meningkatkan pelayanan, kinerja dan produktifitas kerja dalam rangka membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.
Sejatinya, enam bulan sebelum lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di tandatangan Presiden RI kala itu, Megawati Soekarno Poetri,  pada 23 Desember 2003. Penguatan system pemerintahan yang anti KKN, transparan dan produktif (efisien dan efektif) telah duluan digagas, lewat Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik-Government (E-Gov), telah disahkan Megawati 9 Juni 11 tahun lalu.
Selang 11 tahun, lalu apa yang terjadi dengan E-Gov sebagai solusi pencegahan Korupsi? jawabannya ibarat pabrik gula di negeri ini, manis namun pabriknya hidup tak sanggup matipun sungkan, sehingga Pencegahan Korupsi (E-Gov) tak jauh berbeda dengan nasib pemberantasan Korupsi yang berpedoman pada penindakan. Negeri ini tak pernah belajar dari pengalaman dan sejarah panjang perpindahan serta pergantian kekuasan.
Boleh dibilang 2003 dibawah Presiden Megawati merupakan titik kulminasi Reformasi, dan 2004 di Era Presiden SBY merupakan persimpangan Reformasi untuk memilih apakah penguatan sistem pemerintahan, atau menggebuk pelaku korupsi dengan mengedepankan penindakkan korupsi. Namun euphoria dan keberingasan terhadap anti orde baru, membawa emosi kita memilih mengkandangkan pelaku korupsi, bahkan Soeharto sebagai target diminta segera diseret di kursi pesakitan.
E-Gov akhirnya ketinggalan langkah bahkan berhenti dalam beberapa dekade, penguatan sistem pemerintahan melempem, sementara pembernatasan korupsi sangat beringas menindak koruptor. Hingga saat ini pun kita masih terus berkutat dalam persoalan dan pertanyaan, apakah berkiblat pada Penindakan Korupsi dengan KPK dan CJS-nya, atau pencegahan patologi birokrasi dengan mengedepankan E-Government.
Tak ada ungkapan terlambat untuk berubah, terpenting bagaimana membangun pondasi pemerintahan, dengan penerapan layanan elektronik untuk menjawab tantangan, ancaman dan gangguan perang budaya dan dunia maya yang saat ini melanda seantero belahan dunia. Bahkan di luar sana, layanan elektronik tak hanya digunakan pemerintah, tapi juga militer, dimana Cybernet menjadi solusi menggantikan perang fisik dengan senjata dan alat berat, telah dirubah dengan hanya menekan jari pada tuts saja, untuk menyebar teror, menguak fakta (sadap), membongkar skandal maupun aksi perang budaya.
E-Gov Solusi Pencegahan
E-Gov dinilai Kebijakan dan strategi paling ideal mencegah Patologi Birokrasi, karena transparan, anti KKN dan juga menerapkan Teknologi untuk percepatan Informasi dan Komunikasi. Tak pelak, Elektronik-Government (E-Government) menjadi buah bibir, disebut sebgai solusi kebuntuan Birokrasi yang kala itu dinilai tertutup dan sentralistik. E-Government adalah paduan Informasi Sistem (IS) dan Informasi Teknologi (IT), menjadi primadona dalam pernyelenggaraan pemerintahan, terutama untuk reformasi percepatan pelayanan publik.

Menurut Heeks (2001), E-Government lahir karena revolusi informasi dan revolusi pemerintahan. Berbagai kendala implementasi E-Government di Indonesia baik fisik maupun sosial ekonomi yang menjadi penyebabnya. Belum diterapkan namun E-Gov mengalami penolakkan dengan sejumlah alasan pembenaran, sebut saja infrastruktur internet yang tak memadai. Padahal layanan elektronik tak berkutat di internet, tapi sistem komputeris terintegrasi seperti Lokal Area Network (LAN) sejenisnya.
Tak pelak, 9 Juni 2003 tercetuslah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, untuk memenuhi hasrat publik dalam mewujudkan Good Government dan Clean Governance. Inpres tentang E-Gov ini bukan ucup-ucup, karena lahir selang 6 bulan sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 38 tahun 2007 Pasal 7 ayat 2 butir q menyatakan bahwa komunikasi dan informatika adalah urusan wajib. Akan tetapi, dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk menata kelembagaannya agar berjalan lebih efektif dan efisien. Pasal 22 ayat 4 memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk merumpunkan beberapa urusan seperti pada butir d yaitu perhubungan komunikasi dan informatika.
E-Government sendiri merupakan induk dari IT/IS dalam pelayanan informasi elektronik se-Indonesia, sehingga setiap pelayanan elektronik  wajib mengacu pada e-Government, berpedoman pada Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi (RITIK), termasuk; LPSE, e-KTP, e-Audit dan seluruh layanan elektronik yang saat ini sedang diundangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang e-Goverment.
Sebagai tindak lanjut implementasi e-Government setiap daerah wajib membuat Rencana Induk (Renduk) e-Government meliputi; pentingnya RITIK, penyusunan RITIK, Analisa Strategis IT/IS, pengembangan strategi IT/IS dan Manajemen IT/IS. Renduk e-Government merupakan Master Plan, Blue Print, Strategic Planning, Grand Design, Rencana Strategis.
Dalam bentuk RITIK dengan definisi :
1.    Penyusunan strategi atau arah pengembangan (termasuk pengadaannya) dan pemanfaatan sistem informasi dalam organisasi.
2.    Proses identifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer yang akan membantu organisasi dalam menjalankan rencana bisnis dan mewujudkan tujuan bisnisnya (Lederer dan Gardiner, 1992).
3.    Cara mengidentifikasi sistem aplikasi untuk mendukung dan “meningkatkan” strategi organisasi. RITIK juga berisi kerangka kerja untuk implementasi sistem tersebut secara efektif (Fidler dan Rogerson, 1996).
Kementrian Kominfo selaku penanggungjawab pelaksanaan E-Gov, bersama sejumlah ahli dan pakar IT/IS, saat ini sedang mengupayakan diundangkannya Rancangan Undang-Undang tentang e-Government, demi terintegrasinya seluruh layanan elektronik pemerintahan dalam E-Government.
Sedangkan untuk sarana prasarana pendukung E-Government, ditunjuk UPTD Badan Penyedia Pengelolaan dan Pendanaan Teknologi Informasi (BP3TI), diantaranya Hosting 33 Tera dibagi seluruh Indonesia, Domain website pemerintah secara gratis, layanan Virtual Mesin Server gratis, e-mail Box PNS gratis, Internet Kecamatan, Desa baik mobile maupun tetap, untuk menunjang program Desa Pintar, serta menyediakan infrastruktur layanan IT/IS lainnya se-Indonesia.
E-Gov sendiri secara umum mencakup beberapa aspek yang menjadi consent dalam layanan TIK yang diimplementasikan, dan disediakan langsung BP3TI yang didistrusikan secara gratis, yakni:
1. Pemanfaatan Aplikasi Government Service Bus (GSB) sebagai media pertukaran dan integrasi data antar dinas dan antar instansi pemerintah;
2. Pemanfaatan Private Network Security (PNS BOX) sebagai media integrator      infrastruktur untuk membangun jaringan tertutup antar dinas yang diamankan
3. Pemanfaatan Aplikasi Administrasi Perkantoran Maya sebagai salah satu bentuk implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) berbasis cloud computing.
4. Pemanfaatan Aplikasi Layanan Perizinan Terpadu yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan daerah
5. Pemanfaatan PNS Mail yang diperuntukkan bagi instansi pemerintah yang belum mempunyai email instansi.
6. Security Awareness, memberikan pengetahuan seputar kepedulian    terhadap keamanan informasi (kerahasiaan data, keutuhan data dan ketersediaan data).
Mengurai Titik Api Reformasi
Rentang waktu kebuntuan Reformasi diharapkan pada Penataan Birokrasi. Mengapa birokrasi? Karena birokrasi meupakan koridor terjadinya korupsi di berbagai lini, dan hukum sebagai manggalah untuk keluar dari krisis saat ini.

Pencegahan korupsi dan pembenahan Birokrasi sebagai punggawa pengobat patologi birokrasi saat ini, diharapkan segera menemui titik api. Entah Jokowi atau Prabowo yang akan menukanginya, mau tak mau cegah dan tindak harus sejalan dalam pemberantasan korupsi.
E-Gov sebagai perubahan sistem manajemen birokrasi merupakan solusi pencegahan, sementara KPK harus terus jalan untuk penindakkan korupsi. Jika negeri ini adalah milik kita, maka perubahan harus dimulai saat ini, tak perlu menunggu apalagi menunda, tapi harus dimulai sekarang oleh kita sebagai anak bangsa. Ceruk yang memberi celah terjadi Korupsi harus ditutup, dan hanya teknologi yang mampu menutup liang KKN itu.
E-Gov sepantun terapan teknologi informasi dan sistem informasi harus lapang di negri ini, sejurus itu patologi birokrasi yang menolok teknologi terbarukan ini harus ditolak. Internet bukan satu satunya medium untuk penerapan E-Gov, tapi itikad baik pemimpin mulai dari pusat hingga desa adalah ujung tombak perubahan ini, demi membebaskan kita dari kronis pemerintahan yang kudu diobati bahkan dioperasi dan transpalantasi dengan sistem yang baru.
Setelah itikad itu ada, maka lebih jauh computerise berbasis Programing dengan Lokal Area Network, City Area Networ, Regional Area Network sebagai jalurnya akan berjalan mulus, tak ada alasan lagi karena sistem ini bukan barang baru. Sekali lagi, sistem ini telah dicetus 11 tahun lalu lamanya, program datanya telah ada dan mulai diterapkan kendati belum terintegrasi. Dan pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, telah menikmati hasilnya.
Otentiknya, penerapan E-Gov sudah familiar dalam pengelolaan keuangan, asset, pembangunan dan layanan pengadaan pemerintah kita, sebut saja Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda), Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), Elektronik Audit (E-Audit), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan (TEPPA). Implikasinya pemerintahan yang menggunakan layanan elektronik itu, sangat dekat dengan pemerintahan yang bersih dan baik dari hasil Audit BPK RI.  
Pada akhirnya, daerah merupakan akar budaya dan perubahan kebijakan strategi, untuk membangun Indonesia yang lebih baik, sehingga gaung perubahannnya akan benar-benar terasa, demi sebuah asa yang akan kita wariskan pada anak cucu, sehingga mereka tak lagi memikirkan memulai tapi meneruskan atau membenahi sesuatu yang lebih baru, mumpuni dari tekhnologi terbarukan yang diterapkan saat ini. (penulis anggota Forum E-Gov Nasional)

10 Oktober 2013

Dumoga Gambaran Kerajaan Bolmong

Deklarasi Bumbungon Saksi Toleransi 

 MOKODOLUDUT Mendeklarasikan Kerajaan Bolaang Mongondow di Bukit Bumbungon (Dumoga kini) bukan tanpa arti, melainkan sebagai gambaran toleransi dalam kemajemukan telah dirintis sejak purba kala.


Lolada kecil sejak malam merengek pada sang ayah, sudah dua hari janji Sadohe untuk mengantarnya kepada sang Kakek Mokodoludut, Manggopa Kilat dan leluhur pencetus  Kerajaan Bolaang Mongondow lainnya belum terpenuhi. Loloda yang belia itu, sudah mendengar kehebatan dan ketokohan kedua kakek buyut yang menduami Gunung Karamat Bumbungon, hingga tak sabar ingin menemuinya.

Kala temaram berangsut digeser surya, langkah kecil itu seakan berlari mengejar sang Ayah yang bergelar punu itu, menjejal bebatuan muntahan Gunung Ambang yang berserakan dari Inobonto hingga Mobuya, menyusuri hutan belantara Mongkonai dan berhenti di puncak Tumuyu kala surya mulai mereda dijemput gulita. Di kejauhan itu, Gunung Karamat Bumbungon tampak berdiri tegak di kelilingi air yang mulai menyusut.

Banyak hal yang diajarkan Sang Punu pada Lolada kecil dalam perjalanan itu, mulai dari kisah menyatunya dua lempeng kecil hingga terbentuk danau di dataran Kotamobagu dan Dumoga, hingga kedigdayaan Bogani yang sangat piawai menaklukan musu di laut. Senandung kolintang mulai kedengaran saat Punu dan Putra Mahkotanya ini menuju Gunung Karamat tanpa pengawal, berada di dasar Tumuyu..

Perjalanan Punu dan calon penerusnya ini begitu mengasyikkan, selain berburu dan menangkap ikan, Loloda sesekali memungut bebatuan indah yang ingin dipersembahkannya sebagai hadiah pada sang kakek buyut yang mendiami Bukit Bumbungon. Sadohe menuntun putranya menyusuri danau dataran Dumoga yang tinggal berawa, sesekali tapak kecil itu tergelincir namun dengan gesit bangkit lagi.

Mentari belum sejajar tubuh namun keduanya telah dekat di Gunung Bumbungon, Manggopa Kilat yang kala itu sedang berada di kaki Gunung Karamat terkejut melihat Punu Sadohe bersama si kecil. dengan eitual penyambutan sang Punu, Manggopa Kilat langsung menjemput si Kecil dan menggendongnya, menaiki bukit Bumbungon, semakin ke puncak suara kolintang semakin terdengar merdunya.

Beberapa rumah panggung tertata rapi, dengan halaman luas berisi kolam dan taman yang indah. di satu balai berdiri seorang tuah dengan jenggot hampir menyentuh tanah, namun badannya masih lurus berotot. Dialah Sang Mokodoludut, Punu Molantud yang kesohor itu, dengan tenang menyapa sang cucu yang berterik kegirangan melihat sang Kakek, Lolada berlari dan sekelebat melompat dipelukan Mokodoludut.

Di Balai itu, Sadohe menceritakan kondisi Kerajaan Bolmong sembari menyampaikan salam Inde Dou dan Para Bogani. Lolda berbaring membantali Paha Manggopa Kilat dan menyandarkan kakinya di Paha Mokodoludut, sambil menyimak pembicaraan Sang ayah dan kedua Punu Molantud ini. Sadohe mengisahkan kedatangan orang kulit putih berhidung mancung dan keberhasilannya menaklukan perombak di perairan Inobonto kala Loloda dilahirkan.

Sadohe juga membahas wilayah Kerajaan Bolmong yang kian meluas mulai hingga Sangihe dan Batou Filipina, sehingga kwaula yang mendiami Kerjaannya beragam ras, suku dan bahasa. Mokodoludut kemudiat menyampaikan, bahwa disinilah kami mendeklarasikan kerjaan Bolaang Mongondow, dengan kemajemukan para Bogani berikrar membentuk kerajaan, dan di sini pulah akan disaksikan anak cucu kita di masa depan sebagai saksi bahwa kerajaan bolmong telah majemuk sejak purba kala.

Cerita semalam itu, membuat Lolada kecil selalu terngiang akan kedigdayaan leluhurnya di masa lampau, hingga menjadikannya modal dasar membangun Kejayaan Kerajaan Bolaang Mongondow ke depan. Setelah beberapa hari berada di Bukit Bumbungon, membuat Lolada tak ingin beranjak seakan ingin menyerap semua kebijakan dan kebajikan dari kedua Kakek dan mendiami Bumbungon beberapa saat.

Negosiasi dengan sang Ayah pun mulus, keinginan Loloda bersama kakek buyutnya pun terkabul, Sadohe harus segera kembali ke Inobonto mengurus kerajaan, apalagi kabar yang dihimpun Hulu Balang menyebutkan pesisir kerajaan mulai diincar orang Eropa. Punu Sadohe pamit dan meninggalkan Putra Mahkotanya didik para Proklamator Bolaang Mongondow demi Kejayaan kerajaannya kelak.

Waktu pun berbicara, Loloda bertahta dengan kawula yang majemuk, mulai dari suku, ras dan bahasa yang berbeda,semua diayomi tanpa pandang bulu, diberikan hak yang sama. Kebajikan dan kebijakan yang diajarkan Mokodoludut dan Manggopa Kilat dipraktekannya, Loloda melanjutkan pemerintahan Paloko Kinalang warisan sang Ayah dengan jenius, hingga pada akhirnya dilanjutkan Dinastu Manoppo saat berkuasa. 

Kemajemukan Bolaang Mongondow telah kesohor, Mongondow, Sangihe, Talaud dan Malesung (Minahasa) telah rukun dalam satu kerajaan, selain itu Etnik Bantik yang setia berjuang dengan Para Bogani telah mendiami pesisir bagian selatan, Dinasti Gobel dan kawulanya dari Gorontalo pun menemui Dinasti Manopo untuk mendiami pesisir utara dan sebagian di selatan Bolaang Mongondow.

Gelombang eksodus ke Bolaang Mongondow berlanjut hingga Indonesia menjadi sebuah Negara berdaulat, dan di Dataran Dumoga setelah terjadinya asimilasi antara kawula dari Kerajaan Bintauna dan Mongondow, beberapa dekade kemudian telah didatangi masarakat dari tanah Minahasa. di Era Orde Baru kebijakkan Presiden Soeharto untuk pemerataan penduduk, telah menghadirkan transmigrasi Jawa dan bali.

Kini Dumoga telah menjelma menjadi Indonesia Mini, dengan keberagaman suku, agama dan ras, telah melahirkan kearifan lokal mulai dari pertanian, perkebunan, ekonomi dan sosial. Di Dataran Dumoga kehidupan rukun dan damai terasa begitu kental, begitu kuat sehingga tak bisa dipisahkan. Orang Jawa, Bali, Sumatera, papua, Bugis, Makassar, Minahasa, Sangihe, Talaud dan Gorontalo bersatu bahu membahu.

Warga yang mendiami Dumoga telah saling mengajarkan, baik Budaya, Toleransi dan kebajikan. Selain pertanian dan perkebunan Bali dan Jawa mengajarkan komitmen, Minahasa mengajarkan tenggang rasa, Bugis, Cina, Gorontalo dan Sumatera mengajarkan perdagangan dan Orang Mongondow mengajarkan bagaimana menjadi ruan rumah yang baik.

Tak pelak, di Dumoga kemudian diwariskan Budaya Mongondow yang tinggi, karena telah turun temurun hidup rukun sebagaimana Punu Mokodoludut hingga Loloda dan Dinasti Manopo menerapkannya. Warisan leluhur ini harus terus dipelihara dan tak boleh luntur hanya demi sebuah kepenringan, warisan ini harus diterjemahkan dalam kehidupan bahwa Dumoga merupakan sebuah situs sejarah social budaya leluhur.

06 Oktober 2013

I Ketut Kariste, Bogani dari Mopugad

Secuil Kronologis Aksi Pemekaran Bolteng


Sang Bogani: I Ketut Kariste.
Kariste, orang Mongondow Etnik Bali 
yang tak pernah gentar, siap jadi Godam 
karena yakin Perjuangan ini benar dan 
untuk rakyat, sehingga tak boleh berhenti.
Ruang sempit Prodeo, Sabtu 5 Oktober 2013, 19:30 Wita.


DIBILIK penjara 2x3 meter, I Ketut Kariste yang dua periode menjadi Sangadi Mopugad, berdiri tegar penuh semangat, tak bisa dinyana kapasitasnya sebagai mantan Sangadi itu membuat komitmen kerakyatannya tak bisa diragukan lagi, sehingga Pantas disemati Simbol Bogani. Bukan karena perawakan yang tinggi besar, tapi karena komitmen kerakyatan dan keberanian Kariste memperjuangkan kesejahteraan Dumoga sebagai kabupaten baru berakhir di jeruji besi.


Di dunia lain MOKODOLUDUT dan MANGGOPA KILAT termangu, di Bukit Karamat Bumbungan itu tak ada kata hanya memandangi dataran Transmat hingga Torwakat, Siniung hingga Toraut, ihwan hingga Matayangan dan Ikarat hingga Tumokang. Kemajemukan Dumoga merupakan gambaran Kerajaan Bolaang Mongondow kala itu, sehingga Punu Molantud penggagas Totabuan ini tak perna takut, tapi kedua Bogani ini tercenung akan anak cucunya yang sedang berjuang memekarkan diri.
Paragraf di atas mungkin pameo, mitos dan mistis bagi segelintir orang tapi bagi warga Dumoga ini adalah semangat, sebuah simbol perekat persatuan orang Dumoga etnis Minahasa, Sangihe, Bugis, Jawa, Bali, Sumaterah dan Mongondow bahkan Tiong Hoa. Seluruh orang Dumoga bangga berada di wilayah yang sarat sejarah, perjuangan, persatuan bahkan terpenting merupakan simbol toleransi di Sulawesi Utara (Sulut) yang terbangun sejak purbakala.

Warga Dumoga saat ini hanya mengikuti jejak Mokodoludut, mencetuskan sebuah kehidupan terbaik demi kesejahteraan rakyat, sehingga berjuang memekarkan diri mengikuti empat Kabupaten/Kota yang telah mekar dari Kabupaten Bolaang Mongondow Induk. Modal dasarnya tak lain kemajemukan, sehingga memiliki etos kerja yang tinggi dan hasilnya Dumoga menjadi lumbung beras di Sulawesi Utar serta sangat diandalkan di sektor pertanian.

Orang Dumoga etnik Jawa dan Bali turut andil membuat orang Mongondow paham bertani yang baik, orang Dumoga etnik Tiong Hoa dan Bugis mengajarkan berdagang yang benar dan etnik Minahasa mengajarkan seperti apa menjadi tuan rumah yang baik serta saling menghargai, sementara Mongondow banyak mengajarkan bagaiman bertoleransi. Wajar saja jika Dumoga jadi andalan Bolmong sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar.

Heroisme dan kemajemukan di Dumoga ini melahirkan Bogani-Bogai baru, sebut saja di medio 2002 lalu James Tuuk Cs yang sangat mobilitas berjuang bersama seantero warga Dumoga hingga memekarkan Kecamatn Dumoga menjadi tiga Kecamatan. Gelar Bogani ini disematkan sebuah media besar di Bolmong kala itu Tabloid Totabuan yang ditukangi Katamsi Ginano, Begi CH Gobel dan Loho Longki Mokoagow.

Tak berlebihan jika I Ketut Kariste kemudian ikut disebut sebagai reinkarnasi Bogani, karena bersahaja untuk bersatu dan mempersatukan warga Dumoga berjuang bersama Presidium Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tengah yang di Nakhodai Zainal Mokoagow, Maks Tuuk, Piet Kemur, Badar Sangia, I Wayan tapayusa, Bakir Bonde, Kui Jack Sahanggamu, Samuji, bersama Wabup Bolmong, para Sangadi dan anggota DPRD Dapil Dumoga.

Di Pemekaran Bolteng sepak terjang Kariste terbilang luar biasa, kendati hanya anggota Presidium Pemekaran, Kariste yang juga Ketua Laskar Perstuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Bolmong ini, sangat aktif dan bertanggungjawab dalam memobilisasi perjuangan. Tak pernah pamri, keluh kendati peluh dibawa terik matahari, kendati gigil malam menyengat, dari Mopugad berbekal motor buntutnya, Kariste menembus Doloduo, Dumoga bahkan pusian, demi mensosialisasikan Bolteng.

Kini langkah Kariste terhenti, menjadi godam pemekaran untuk Rakyat Dumoga, langkah perjuangannya tertahan dibalik Ruang Tahanan Polres Bolmong, padahal banyak pekik semangat ingin dilontar, banyak pesan ingin diungkap bahkan banyak keinginan ingin ia wujudkan demi kesejahteraan warga Dumoga bersatu. Kariste adalah Bogani, sebuah simbol semangat perjuangan warga Dumoga yang ingin mekar sebagai kabupaten otonom.

Kariste rela menapak kaki, bermandi keringat dan menahan dingin demi satu tujuan yaitu Bolteng harus mekar menjadi Daerah Otonom Baru (DOB), dan di dataran dumoga sana masih banyak Bogani-Bogani yang berjuang sejajar dengan KK, Bolmut, Bolsel dan Boltim. Kariste menjadi godam untuk pemekaran Bolteng, sebagaimana dilansir media dia dijemput tim Buser Polres Bolmong, usai aksi spontanitas di Desa Doloduo, Rabu (2/10) dan langsung dijebloskan ke sel tahanan Polres.(***)

09 Juni 2013

‘Belanda’: Doemoga Miliki Kerajinan Kain Tenun

Disimpan di Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen


BUKU: Terbitan De Weefkunst mengulas kerajian kain tenun Doemoga.

Buku yang berisi informasi sekilas tentang keberadaan kerajinan kain Tenun di Doemoga, diperdagangkan ke Bentenan. Juga disertai ilustrasi gambar kain tenun Bentenan diulas dua halaman oleh Door JE Jasper dan Mas Pirngadie kendati belum jelas yang mana motifnya.




  Sumardi Arbani, 2 Maret 2013, periset di Environmental History





DUMOGA Raya sebagai tempat deklarasi Kerajaan Bolaang Mongondow telah diposting dalam Blog ini (www.bolteng.com), namun kaburnya sejarah masa lampau tentang Dumoga dikarenakan kurangnya referensi membuat pemaparan lengkap sejarah panjang Dumoga menjadi sumir.

Kita patut berterima kasih tentunya kepada Sumardi Arbani, periset asal Universitas Negeri Diponegoro (Undip) Semarang yang konsen di bidang Sejarah Lingkungan (Environmental History) ini. Kendati bukan berasal dari Bolaang Mongondow, namun Sumardi membuktikan bahwa Ilmuwan selalu jujur mengulas sejara, membuka tabir Bolaang Mongondow dan Doemoga tempoe doeloe melalui literatur yang diperolehnya di Negeri Raja Willem Alexander yang bertahta usai Ratu Baetrix ibunya. 


2 HALAMAN:  Tentang kain tenun Dumoga-Bolmong.
Di kalangan Orang Mongondow Utat Sumardi menjadi familiar karena kaya literaral yang kemudian mempublis informasi tersebut secara online. Sumardi menguak banyak fakta melalui pustaka yang tersimpan di Belanda dan negara lainnya, tentang keberadaan Bolaang Mongonow, tak terkecuali Dumoga tempoe doeloe yang ternyata syarat kekayaan budaya. 

Memoribilium kegagahan parah Bogani terrnyata tak cukup, Dumoga sebagaimana dilansir  Sumardi juga dikenal memiliki kerajinan berupa kain tenun yang diperdagangkan di Desa Bentenan yang saat ini masuk di wilayah Kecamatan Langowan, konon dulunya tempat perdagangan termashur.

Kendati Sumardi tak bisa mengklaim motif kain yang mana ditenun Dumoega, namun secara eksplisit tersirat dalam buku “De Inlanddsche Kunstnijverheidd in Nederlandsc Indie”, karangan Door JE Jasper dan Mas Pirngadie. Dari postingan Sumardi melalui Group Pustaka Bolmong di salah satu media jejaring sosial ini, menginspirasi catatan singkat ini dan semoga kiranya menambah hasana sejarah daerah hasil ruislag dengan Sangkub Kerajaan Bintauna kala itu.

Dalam buku ini menurut Sumardi berisi informasi sekilas tentang keberadaan kerajinan kain Tenun di Doemoga, yang diperdagangkan ke Bentenan; juga disertai ilustrasi gambar kain tenun yang diperdagangkan di Desa Bentenan. Disebutkan bahwa Pusaka Sultan Bolaang Mongondow disimpan di Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 

Berdasar keterangan waktu terjadi tahun 1800, dimana pusaka Sultan Bolaang Mongondow ini kemungkinan milik Raja Johanis Manuel Manoppo. Karena satu tahun sebelumnya, raja ini ditangkap Belanda dan dibuang ke Bagelen [Purworejo], Jawa Tengah. Tulisan berisi kerajinan kain tenun Doemoga dan Bolaang Mongondow dalam buku "De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch Indiƫ", Number 2, 1 January 1912, menurut Sumardi hanya terdapat ddalam dua halaman.

MOTIF: Salah satu ilustrasi kerajinan.






Setidaknya bukti pustaka milik Belanda ini, menjadi literatur yang perlu diterjemahkan dalam sosial budaya masa lampau dan kini, baik oleh generasi muda di Doemoga maupun para pegiat sejarah lokal maupun nasioanal. Catatan ini, belumlah sebuah informasi yang lengkap namun diharapkan menjadi titik awal untuk melacak keberadaan dan kekayaan Budaya Doemoga, bahkan semoga bisa dijadikan bukti bahwa Doemoga merupakan cagar budaya yang semestinya mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Doemoga semestinya segera dikarantina, sebagai sebuah situs sejarah agar tak terlanjur rusak akibat dijamah apalagi sengaja untuk dikaburkan dari sejarah kebudayaan oleh tangan-tangan manusia yang tak bertanggungjawab. Untuk mengingatkan kita lagi dalam sebuah catatan dalam Blog ini berjudul; “Petaka di Gunung Kramat Bumbungon” di posting 6 Juni 2012, merupakan mpesan miris bagi siapapun yang berdarah mongondow atau lahir, makan, minum dan dibesarkan di Bolmong.

Kita semua tentu akan lirih kala melewati jejak para Bogani yang kini telah dijamah tangan-tangan tak bertanggungjawab, Gunung Keramat Bumbungon yang terletak di antara Desa Siniung Satu dan Transmat kini sangat memprihatinkan, telah dirambah untuk perkebunan masyarakat sekitar dan nyaris gundul sampai puncak. Lalu kita semua seakan tak berdaya bahkan boleh dikata apatis, tak peduli lagi dengan situs yang diwariskan para pendiri Negeri para Punu dan Datu ini.

Kerusakan gunung karamat Bumbungon bukan kepalang, dan suda seharusnya mendapat perhatian khusus Pemkab Bolmong, untuk menjadikannya berdaya dan bermakna sebagai situs sejarah. Sudah saatnya warga Dumoga Raya meminta Pemerintah untuk memberikan payung hukum sebagai sebuah kawasan yang harus bebas dari perambahan dengan alas an apapun (baik pemukiman maupun perkebunan).

Langkah pertama yang harus dilakukan Pemkab Bolmong tak lain, segera menjadikan cagar budaya sebagai situs sejara tempat dideklarasikannya kerajaan Bolaang Mongondow. Tak hanya itu, masih banyak situs sejarah seperti goa batu berkamar di Desa Toraut Induk, dan situs lainnya yang butuh perhatian pemerintah. Situs ini harus segerah diselamatkan, sehingga wajib hukumnya untuk disentuh pemerintah, bukan sekedar sebagai kawasan wisata dan sejara, melainkan sebagai bukti bahwa kita berdab, dan telah diwariskan budaya yang mestinya dilestarikan.(***)

26 September 2012

E-Gov-KPK dan Reformasi

Oleh: Hendra DJ

BERBAGAI kesempatan Presiden kita DR Soesilo Bambang Yudiono (SBY), menegaskan tak ingin ikut campur dalam Ranah Hukum, Beliau juga menghimbau agar penegakkan hukum lebih pada Pencegahan bukan Penindakan, kala menanggapi maraknya kasus korupsi di Negeri ini.
Namun dari semua titah SBY hanya moratorium pemekaran yang bak gayung bersambut, selebihnya tak digubris. Permintaan untuk pencegahan korupsi oleh Presiden, mungkin dinilai mencampuri area hukum atau kebijakan Hukum kita tak mengenal istilah pencegahan tapi penegakkan.
Namun apapun namanya, tujuan hukum tal lain untuk memberi efek jerah, membuat orang tak mengulangi perbuatannya. Apa dinyana, harapan tinggal harapan, pemberantasan kasus korupsi ibarat api jauh dari panggang, semakin banyak penindaakan justru kian banyak kasus korupsi yang terjadi.
Telah banyak pejabat, pengusaha yang dekat dengan penguasa, maupun pegawai rendahan dikerangkeng, sebut saja Aulia Pohan yang juga besan SBY hingga Gayus Tambunan yang PNS Golongan III itu. Apakah itu cukup menghentikan tikus kantoran? Tidak, bahkan kini Korupsi telah merajai negeri ini, belum lagi dua kembaranya, yakni Kolusi dan Nepotisme.
Pencegahan dan Penindakan Ibarat Reserse dan Intelejen yang tak pernah ketemu ujung pangkalnya, kita terlanjur menerapkan Crime Justice System (CJS) murni, tanpa ada penguatan system pemerintahan. Padahal, sejarahnya tak demikian dan inilah pilihan yang telah diambil Desition Maker Negeri Kita.
Alhasil, kendati KPK yang mengawaki Polisi, Jaksa dan Hakim yang tergabung dalam CJS, kian garang menegakkan hukum dan ramai menjebloskan pelaku Korupsi dalam terali besi. Namun herannya, justru secara berjamah penguasa dan pegawai rendahan menceburkan diri dalam kubangan Korupsi, mulai dari pusat, daerah hingga kecamatan bahkan desa.
Hotel-hotel prodeo tak sanggup lagi menampung para Kerah Putih yang terlibat korupsi, dan tragisnya lagi para pesakitan ini dieksploitasi lagi oleh para sipir melalui berbagai penyimpangan, seperti fasilitas hotel di Rumah Tahanan (Rutan), maupun perlakuan khusus terhadap Narapidana, yang tentunya ujung-ujungnya hanya mereka yang berduit yang mendapat perlakuan istimewa.
"Bisnis hitam" pun masi bisa dikendalikan dalam tahanan, bahkan lembaga pemasyarakatan ikut menjadi sasaran pasar hitam, sebagai contoh jual beli remisi, kasus,  terbukti juga terjadi dalam tahanan yang harusnya menjadi tempat pemulihan terpidana, sebelum kemudian terjun kembali ke masyarakat.

Cegah KKN Sejak 9 Tahun Lalu 
Era Reformasi menjadi pijakan perubahan di semua lini, termasuk dalam pemerintahan tersimbul keinginan untuk memberi pelayan cepat, transparan, adil yang efisien dan efektif. Tujuan dari semua perubahan kepemerintahan ini tak lain, untuk meningkatkan pelayanan, kinerja dan produktifitas kerja dalam rangka membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.
Sejatinya, enam bulan sebelum lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di tandatangan Presiden RI kala itu, Megawati Soekarno Poetri,  pada 23 Desember 2003. Penguatan system pemerintahan yang anti KKN, transparan dan produktif (efisien dan efektif) telah duluan digagas, lewat Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, telah disahkan Megawati 9 Juni 9 tahun lalu.
Selang 9 tahun, lalu apa yang terjadi dengan E-Gov? jawabannya ibarat pabrik gula di negeri ini, manis namun pabriknya hidup tak sanggup matipun sungkan, sehingga tak jauh berbeda dengan nasib pemberantasan Korupsi saat ini yang berpedoman pada penindakan. Negeri ini tak pernah belajar dari pengalaman dan sejarah panjang perpindahan serta pergantian kekuasan.
2003 merupakan persimpangan Reformasi, untuk memilih apakah penguatan system pemerintahan, atau menggebuk pelaku korupsi dengan mengedepankan pemberantasan korupsi. Namun euphoria dan keberingasan terhadap anti orde baru membawa emosi kita memilih mengkandangkan pelaku korupsi, bahkan Soeharto sebagai target diminta segera diseret di kursi pesakitan.
E-Gov akhirnya ketinggalan langkah bahkan berhenti dalam beberapa dekade, penguatan system pemeringahan melempem, sementara pembernatasan korupsi sangat beringas. Hingga saat ini pun kita masih terus berkutat dalam persoalan dan pertanyaan, apakah berkiblat pada Penindakan Korupsi dengan KPK dan CJSnya, atau pencegahan patologi birokrasi dengan mengedepankan E-Government.
Tak ada ungkapan terlambat untuk berubah, terpenting bagaimana membangun pondasi pemerintahan, dengan penerapan layanan elektronik untuk menjawab tantangana, ancaman dan gangguan perang budaya dan dunia maya yang saat ini melanda seantero belahan dunia.
Bahkan di luar sana, layanan elektronik tak hanya digunakan pemerintah, tapi juga militer, dimana Cybernet menjadi solusi menggantikan perang fisik dengan senjata dan alat berat, telah dirubah dengan hanya menekan jari pada tuts saja, untuk menyebar teror, menguak fakta, membongkar skandal maupun aksi perang budaya.

E-Gov si Maya nan Seksi 
E-Gov dinilai Kebijakan dan strategi paling ideal mencegah Patologi Birokrasi, karena transparan, anti KKN dan juga menerapkan Teknologi untuk percepatan Informasi dan Komunikasi. Tak pelak, Elektronik-Government (E-Government) menjadi buah bibir, disebut sebgai solusi kebuntuan Birokrasi yang kala itu dinilai tertutup dan sentralistik.
E-Government adalah paduan Informasi Sistem (IS) dan Informasi Teknologi (IT), menjadi primadona dalam pernyelenggaraan pemerintahan, terutama untuk reformasi percepatan pelayanan publik. 
Menurut Heeks (2001), E-Government lahir karena revolusi informasi dan revolusi pemerintahan. Berbagai kendala implementasi E-Government di Indonesia baik fisik maupun sosial ekonomi yang menjadi penyebabnya.
Tak pelak, 9 Juni 2003 tercetuslah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, untuk memenuhi hasrat public dalam mewujudkan Good Government dan Clean Governance. Inpres tentang E-Gov ini bukan ucup-ucup, karena lahir selang 6 bulan sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 38 tahun 2007 Pasal 7 ayat 2 butir q menyatakan bahwa komunikasi dan informatika adalah urusan wajib. Akan tetapi, dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk menata kelembagaannya agar berjalan lebih efektif dan efisien. Pasal 22 ayat 4 memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk merumpunkan beberapa urusan seperti pada butir d yaitu perhubungan komunikasi dan informatika. 

E-Government sendiri merupakan induk dari IT/IS dalam pelayanan informasi elektronik se-Indonesia, sehingga setiap pelayanan elektronik  wajib mengacu pada e-Government, berpedoman pada Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi (RITIK), termasuk; LPSE, e-KTP, e-Audit dan seluruh layanan elektronik yang saat ini sedang diundangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang e-Goverment.

Sebagai tindak lanjut implementasi e-Government setiap daerah wajib membuat Rencana Induk (Renduk) e-Government meliputi; pentingnya RITIK, penyusunan RITIK, Analisa Strategis IT/IS, pengembangan strategi IT/IS dan Manajemen IT/IS. Renduk e-Government merupakan Master Plan, Blue Print, Strategic Planning, Grand Design, Rencana Strategis.
Dalam bentuk RITIK dengan definisi :
1.    Penyusunan strategi atau arah pengembangan (termasuk pengadaannya) dan pemanfaatan sistem informasi dalam organisasi.
2.    Proses identifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer yang akan membantu organisasi dalam menjalankan rencana bisnis dan mewujudkan tujuan bisnisnya (Lederer dan Gardiner, 1992).
3.    Cara mengidentifikasi sistem aplikasi untuk mendukung dan “meningkatkan” strategi organisasi. RITIK juga berisi kerangka kerja untuk implementasi sistem tersebut secara efektif (Fidler dan Rogerson, 1996).

Kementrian Kominfo selaku penanggungjawab pelaksanaan E-Gov, bersama sejumlah ahli dan pakar IT/IS, saat ini sedang mengupayakan diundangkannya Rancangan Undang-Undang tentang e-Government, demi terintegrasinya seluruh layanan elektronik pemerintahan dalam E-Government.
Sedangkan untuk sarana prasarana pendukung E-Government, ditunjuk UPTD Badan Penyedia Pengelolaan dan Pendanaan Teknologi Informasi (BP3TI), diantaranya Hosting 33 Tera dibagi seluruh Indonesia, Domain website pemerintah secara gratis, layanan Virtual Mesin Server gratis, e-mail Box PNS gratis, Internet Kecamatan, Desa baik mobile maupun tetap, untuk menunjang program Desa Pintar, serta menyediakan infrastruktur layanan IT/IS lainnya se-Indonesia.
E-Gov sendiri secara umum mencakup beberapa aspek yang menjadi consent dalam layanan TIK yang diimplementasikan, dan disediakan langsung BP3TI yang didistrusikan secara gratis, yakni:
1. Pemanfaatan Aplikasi Government Service Bus (GSB) sebagai media pertukaran dan integrasi data antar dinas dan antar instansi pemerintah;
2. Pemanfaatan Private Network Security (PNS BOX) sebagai media integrator      infrastruktur untuk membangun jaringan tertutup antar dinas yang diamankan
3. Pemanfaatan Aplikasi Administrasi Perkantoran Maya sebagai salah satu bentuk implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) berbasis cloud computing.
4. Pemanfaatan Aplikasi Layanan Perizinan Terpadu yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan daerah
5. Pemanfaatan PNS Mail yang diperuntukkan bagi instansi pemerintah yang belum mempunyai email instansi.
6. Security Awareness, memberikan pengetahuan seputar kepedulian    terhadap keamanan informasi (kerahasiaan data, keutuhan data dan ketersediaan data).

Pada akhirnya, daerah merupakan akar budaya dan perubahan kebijakan strategi, untuk membangun Indonesia yang lebih baik, sehingga gaungnya akan terasa demi sebuah cita yang akan kita wariskan pada anak cucu, sehingga mereka tak lagi memikirkan memulai tapi meneruskan atau memulai sesuatu yang lebih baru, mumpuni dari tekhnologi yang diterapkan saat ini.
(penulis anggota Forum E-Gov Nasional)

24 September 2012

Tahun yang Panas dan Nazar SHS

Catatan: Hendra Dj Mokoagow
Disinilah tempatnya Menempa 
serta Mengadu galau dan realitas itu
Satu sisi harus melupakan dataran itu
Dan Segala aktifitasnya, demi sebuah titik
Namun bersamaan, fokus itu tak cukup
Melongok lorong, Menyapa, apalagi mengobati
..................Akan rindu
tempatku
BUMISANAPATI, CISEENG-BOGOR, 240912 20:00

HUJAN terus mengguyur seantero Dumoga Valy. Tahun ini panen memuaskan karena tetesan air dari langit itu masi memberi berkah, kalaupun ada air meluber hanya banjir lokal yang mestinya tak bisa juga diabaikan. Namun sebagaimana diposting para facebookers di Group Jejaring sosial Kerukunan Generasi Muda (KGM) Dumoga, “Dumoga tahun ini terbilang cukup panas”.

Terhitung hampir seluruh kecamatan di Dumoga terlibat Tarkam, sebuah kondisi sosial yang patut direnungkan dan dicarikan solusi sesegera mungkin, tak mengherankan kemudian energy tarkam ini mengalir di wilayah politik kala hubungan Bupati dan Wabup Bolmong nyaris pecah kopngsi. Warga Dumoga ‘kepeleset’ baik dalam belakang layar, maupun secara langsung pro sana dan sini.

Vacumnya keinginan mekar di Dumoga, antara lain dikarenakan pendekatan secara preventif untuk pemekaran telah dilakukan, baik kepada decision maker (penentu kebijakan) mulai dari pusat hingga daerah, namun toh hasilnya masih sebatas wacana. Presidium Bolaang Mongondow Tengah (Bolteng) yang dipimpin Zaenal Mokoagow, telah sukses memekarkan desa dan saatnya untuk meminta pemekaran kecamatan (yang belakangan usai Pilkada Bolmong terabaikan).

Benang merah mulai dirunut dengan berpegang teguh pada Janji Gubernur Sulut DR DR(HC) Sinyo Hari Sarundayang (SHS), yang sangat pro pada pemekaran di Bolmong, Kabupaten tempatnya dilahirkan dan dibesarkan ini. Janji Politik selanjutnya ditagih pada pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Bolmong yang kini terpilih,, Salihi Mokodongan dan Yani R Tuuk, yang disampaikan saat deklarasi “Bersatu” di Desa Mopuya Kecamatan Dumoga Utara.

Hampir setahun keduanya dilantik, pemekaran ini belum jua digubris, hingga kelompok aktifis pemekaran Dumoga Raya pecah tiga, ada yang memilih opsi represif dengan turun ke jalan, memanfaatkan momen apapun agar gaung pemekarannya terdengar. Namun ada juga kelompok yang tetap memperkuat lobi-lobi dan kemampuan diplomasi, bahkan kemudian ada yang lempar handuk dan tak pedulih lagi.

Selanjutnya, akhir perjuangan ini berujung pada banyak janji terlupakan, namun dengan energi yang tersisah warga Dumoga tetap menaginya.

Kegetolan warga Dumoga yang ingin mekar belakang mulai redup, apalagi ada yang mulai bermain menjegalnya, invisible hands bergentayangan baik yang meraup keuntungan mengatasnamakan Legislator Senayan, hingga ungkapan moderamen (penguasa) Bolmong di sejumlah hajatan bahwa Dumoga tak mungkin mekar. Upaya ini cukup berhasil, hingga perjuangan pemekaran seakan kembali ke titik nol, kendati presidiumnya tak pernah lelah apalagi berhenti.

Energi P3BMR dan SHS 

Namun ada energi besar yang mendorong semangat untuk kembali memperjuangkan daerah  otonom. Terbentuknya Presidium Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Bersatu (BMR), dibawah komando sesepu Sulut asal Bolmong, Abdullah Mokoginta yang juga mantan Wakil Gubernur Sulut itu, memantik semangat  untuk kembali mekar.

Setelah ke titik nadir perjuangan pemekaran Bolteng seakan mengalami invers, menggunakan pendekatan diplomasi dan pressure, dan bersama pemekaran Provinsi bergerak, sehingga ada yang menyebut “Pemekaran Bolteng adalah Harga Diri dan Pemekaran Provinsi Harga Mati”, atau bisa saja sebaliknya. alhasil Pemekaran Kecamatan bak gayung bersambut.

Gubernur Sulut memberi respon dan dukungan penuh proses pemekaran, bahkan bernazar akan menjadikan kabupaten hingga Provinsi, sebagaimana dilansir sejumlah media lokal Sulut. , "Saya juga dibesarkan di Bolmong. Dega niondon, akuoi intau Mogolaing (selamat datang, saya orang Mogolaing).  Jadi saya merasa saya orang Mongondow. Olehnya saya bernazar membantu Bolmong," ujar Sarundajang saat Safari Ramadan di Masjid Al-Falah Desa Motabang, Lolak, Sabtu (4/8/2012), sebagaimana diberitakan Tribun Manado.

Pernyataan SHS ini bukan sekedar janji, karena sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut telah merekomendasikan pemekaran untuk tiga kecamatan di Bolmong, yakni Dumoga dari Pemekaran Dumoga Timur, Dumoga Tengah pemekaran dari Dumoga Barat dan Dumoga Tenggara pemekaran dari Dumoga Utara.

Setelah melalui mekanisme di DPRD Bolmong 30 Juni 2012 lalu, dimana menetapkan tiga kecamatan baru melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan demikian, jumlah kecamatan di Dumoga menjadi enam. Langsung ditindaklanjuti tentang pembentukan Kecamatan Dumoga, Dumoga Tengmgara dan Dumoga Tengah  Kabupaten Bolmong, melalui Rekomendasi Gubernur  dengan Nomor : 100/1974/Sekre-Ro, diserahkan tanggal 10 Juli 2012 lalu.

Pertanyaan kemudian, langkah selanjutnya seperti apa, apakah warga Dumoga telah puas dengan dimekarkan menjadi 6 kecamatan? Tentu Presidium pemekaran sudah berembug untuk memikirkan tahapan selanjutnya. Harapan warga Dumoga tentunya cepat terealisasi menjadi sebuah daerah otonom baru, sehingga bisa menjawab hajat hidup warga yang selama ini, menjadi nomor ke sekian dalam prioritas pembangunan, baik infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) juga Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.

Kabar baik dari Kompas.com 

Medio April-Juni tahun ini benar-benar banyak kejutan. Sebut saja kabar dari Harian online ternama seperti Kompas.com, menyebut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, Rabu (6/6/2012) lalu, pemerintah dan Komisi II DPR akan melakukan pembahasan 19 daerah pemekaran baru, mulai dari kabupaten hingga provinsi. Pembahasan akan dilakukan di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dikatakannya, Pemerintah akan diwakili tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menurut mantan Deputi Politik Sekretariat Wakil Presiden M Jusuf Kalla itu, meskipun kebijakan moratorium atau penundaan pemekaran daerah baru belum dicabut pemerintah, ada 19 usulan daerah pemekaran baru diantaranya Provinsi Kalimantan Utara yang diajukan.

Terkait pemekaran daerah, pemerintah dan DPR juga tengah membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah agar bisa mengakomodasi rencana pemekaran daerah baru. Belum lagi peninjauan kembali moratorium tentang pemekaran, terus didengungkan akibat pressure sejumlah daerah yang ingin mekar, hingga suara lantang dari Gedung Senayan sendiri. Bahkan para ahli perundang-undangan menilai harusnya UU lebih tinggi dari titah seorang pemimpin, namun kerancuan ini belum juga ada solusinya.

Setidaknya, ada titik harapan karena keinginan mekar merupakan niat baik dan luhur yang mestinya ditopang pemerintah pusat, dan semangat perubahan ini hanya bisa terwujud jika warga BMR sendiri benar-benar ingin memperjuangkannya. Teruslah berjuang, tetap semangat karena tak ada hal yang mustahil diwujudkan, jika kita terus berusaha menggapainya. ungkapan Arab menyebutkan "Manjadah wajaah" artinya: siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.

11 September 2012

Demam Emas di Tengah Taman Nasional

Taken from KOMPAS.com. 2 September 2012
Oleh: Amir Sodikin/Laksana Agung Saputra

LUBANG-lubang galian menghunjam lereng terjal 
di hulu Sungai Tonom, Kabupaten Bolaang Mongondow, 
Sulawesi Utara. Deru mesin mengusir riuh satwa 
dan menghilangkan kesan sebuah taman nasional 
yang mestinya terjaga.

Di hulu sungai itu terdapat sedikitnya 20 lubang galian emas. Tiga di antaranya masih digali, sisanya sudah ditinggalkan, tetapi dibiarkan terbuka. Diameter tiap lubang sekitar 1-1,5 meter dengan kedalaman mulai dari 50-200 meter. Beberapa mesin penyedot tua bergelimpangan. Gubuk-gubuk reyot memancarkan suasana murung. Itulah gambaran lokasi penambangan emas di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW).

"Di sini beberapa tahun lalu pernah diperebutkan para petambang hingga ada yang mati," kata Ronny, warga Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Bolaang Mongondow, yang mengantar kami. Sehari-hari Ronny bekerja sebagai tukang ojek, tetapi sesekali dia turut menambang emas.

Dibutuhkan dua jam naik sepeda motor untuk mencapai lokasi penambangan emas ini. Tak hanya menerabas hutan, sepeda motor juga beberapa kali harus menerabas arus sungai. Sungai Tonom itulah yang menjadi jalan raya bagi para petambang emas di hulu sungai. Setiap hari, jalur itu dilewati para petambang emas untuk memasok bahan bakar dan makanan. Sungai itu juga menjadi jalur pembuangan merkuri.

Keluar Lubang

Awalnya tak terlihat tanda-tanda petambang. Namun, begitu Ronny berteriak dalam bahasa lokal, beberapa orang keluar dari lubang galian. Beberapa orang tampak riang menyapa Ronny yang berasal dari satu desa, tetapi memperhatikan kami dengan penuh selidik. "Mereka saudara saya di kota. Mereka cuma mau lihat-lihat cara menambang emas," kata Ronny memperkenalkan kami.

Ronny lalu menunjukkan cara menambang. Diambilnya sebongkah tanah lalu dicuci di dalam baskom kayu. Cairan merkuri (Hg) kemudian digelontorkan ke dalam baskom untuk mengikat emas. ”Menambang emas itu gampang. Hasilnya juga lumayan,” kata Jein Mawati (21), seorang petambang. 

Jein lulus jurusan Otomotif Sekolah Menengah Kejuruan 23 Maret Kotamobagu. Menjadi petambang emas sudah dilakoninya setahun terakhir. Penghasilannya per bulan sebesar Rp 2 juta-Rp 3 juta. Kalau sedang mujur, ia bisa mendapat Rp 4 juta per bulan.

Demam Emas


Penambangan di hulu Sungai Tonom itu hanya salah satu dari ratusan lokasi tambang emas di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Belakangan, emas juga ditemukan di sejumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), seperti Bombana, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, dan Konawe Selatan. Sejak deposit emas ditemukan tahun 2008 di Sungai Tahi Ite dan Wububangka, Bombana, ribuan warga berebut menambang di Sultra.

Sulawesi memang pulau yang memiliki cebakan emas. ”Terutama di kawasan lengan utara Sulawesi yang berada di jalur busur vulkanik Pasifik,” kata Ulva Ria Irfan, dosen Fakultas Teknik Geologi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Selain membawa bencana letusan gunung api, aktivitas vulkanik juga membawa berkah berupa potensi panas bumi dan munculnya cebakan emas. Interaksi magma dengan batuan dasar pada tekanan tertentu menyebabkan terbentuknya zona ubahan pada batuan induk lava dan tufa yang berperan sebagai batuan induk kaya mineral (host rock), termasuk emas.

Namun, emas adalah berkah sekaligus kutukan bagi geologi Sulawesi. Kilaunya ditebus dengan cucuran keringat, darah, dan juga hancurnya lingkungan.

Dampak NegatifDi Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat, sekitar 40 kilometer dari hulu Sungai Tonom, demam emas telah memicu konflik berdarah. Sami Lela (40), seorang petambang, mengatakan, jumlah petambang di Toraut sekitar 7.000 orang. Ini belum termasuk 300 ojek sepeda motor dan 70 ojek mobil yang mengantarkan karung berisi hasil galian ke rumah tromol atau tempat pemisahan emas dari tanah atau batu.

Menurut ayah tiga anak itu, masa kejayaan Toraut terjadi tahun 1990-an. Saat itu, ribuan petambang dari beberapa daerah di Sulawesi Utara berduyun-duyun datang. Sebagian di antara mereka lalu menetap dan menjadi warga di desa terdekat.

Masifnya perburuan emas kala itu acap kali menimbulkan gesekan antarkelompok petambang. Tak sedikit di antaranya yang berujung perkelahian.

Puncaknya, menurut Sami, terjadi pada 2000-2003 ketika jatuh korban tewas. Konflik pun meluas menjadi konflik antarkampung, seperti antara Tambun-Imandi, Ibolian-Tonom, Pusian-Toruakat, dan Abak- Bombanom.

Hingga kini, luka konflik itu agaknya tak pernah benar-benar sembuh dan masih saja terjadi gesekan antarkampung meski penyebabnya bukan lagi emas. Latennya konflik ini ditandai dengan adanya pos polisi di setiap jalan perbatasan antardesa. Hampir setiap hari, satu-dua polisi berjaga di pos itu.

Tak hanya memicu konflik sosial, penambangan emas ini juga merusak lingkungan. Kepala Pos Tambun TNBNW, Max Lela mengatakan, petambang emas itu jelas merusak taman nasional. Namun, pihaknya tidak berdaya menghentikannya.

"Setidaknya, mereka telah mengganggu habitat burung maleo karena daerah jelajah maleo sampai di daerah itu," kata Max Lela. Hingga kini, tak ada tindakan terhadap para petambang liar karena terbatasnya petugas taman nasional. Selain menjadi habitat maleo, TNBNW juga menjadi habitat babi rusa dan anoa yang terancam punah.

Kerusakan hutan konservasi akibat aktivitas petambang emas juga terjadi di Suaka Margasatwa Nantu, Gorontalo. Kepala Resor KSDA Suaka Margasatwa Nantu Muchtar Maksum mengatakan, petambang emas terus merangsek di kawasan konservasi Nantu.

Dalam kurun waktu 2009-2011, pihaknya sudah menertibkan ratusan petambang liar di Nantu. Penambangan itu merusak bagian hulu Sungai Paguyaman yang membelah Nantu. Air sungai pun keruh dan tercemar logam berat merkuri. ”Namun, tetap saja petambang menjarah,” kata Muchtar.

Menurut dia, jika dulu ancaman terbesar hutan Nantu adalah perambahan dan penebangan hutan, saat ini ancamannya adalah petambang emas. "Petambang emas semakin marak sejak dua tahun terakhir. Kalau emasnya sudah habis, mungkin mereka akan kembali menjarah kayu," katanya.(Aswin Rizal Harahap/Ahmad Arif)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Cheap Web Hosting